JAKARTA (RP) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memang telah memutuskan Pulau Berhala yang sempat puluhan tahun disengketakan, jadi milik Provinsi Jambi. Meski demikian, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) M Sani tak patah arang.
Sani tetap mendekati Mendagri. Senin (24/10) siang, Sani menemui Mendagri untuk menyampaikan sikap Kepri atas terbitnya Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 44/2011 yang menetapkan Pulau Berhala sebagai milik Jambi.
Ditemui usai pertemuan selama kulah lebih setengah jam dengan Mendagri, Sani mengatakan, kalaupun Permendagri itu tak direvisi, masih ada cara lain untuk mengembalikan Berhala. Opsinya adalah jalur hukum di pengadilan.
“Tadi pertemuan, kita sampaikan kalau kita kecewa. Tapi kan kekecewaan itu tak bisa mengalahkan undang-undang. Makanya kita bilang ke Pak Menteri, mau maju ke PTUN untuk menguji Permendagri dan ke MK (Mahkamah Konstitusi) untuk menguji undang-undang yang mendasari keluarnya Permendagri itu,” ucap Sani.
Mantan Bupati Karimun ini menyebutkan, dua UU yang akan dibawa ke MK adalah UU Nomor 25/2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan UU Nomor 31/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga.
Alasan Sani, karena di bab penjelasan UU Pembentukan Kepri -yang mendasari terbitnya Permendagri- ditegaskan Pulau Berhala jadi milik Jambi. Namun dalam UU Pembentukan Kabupaten Lingga, batas antara Kepri dengan Jambi justru Selat Berhala yang notabene ada di selatan Pulau Berhala. “Logikanya, kan Berhala jadi milik Kepri,” ucap Sani.
Sani juga menyampaikan permintaan agar Mendagri minta Jambi tak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana di lapangan. “Istilahnya bukan provokasi, tapi agar tidak melakukan hal yang membuat kondisi menjadi tak kondusif,” ucapnya.
Sani juga menegaskan, meski sudah ada penetapan tentang kepemilikan Berhala ke Jambi namun tugas pelayanan dari pemerintah Kepri terhadap masyarakat yang mendiami Pulau Berhala takkan berhenti.
“Rakyatnya tetap kita urus. Kalau mereka lapar, mereka sakit kan manusia juga, harus kita layani. Kalau soal wilayah, itu nanti,” ucap Sani yang didampingi Sekdaprov Kepri, Suhajar Diantoro. Mendagri yang ditemui secara terpisah justru mengaku senang jika keputusannya itu digugat ke pengadilan. Alasannya, karena putusan pengadilan bisa jadi malah memperkuat keputusan Mendagri. “Kalau keberatan ya digugat saja, supaya lebih kuat vonisnya,’’ katanya.(jpnn) Editor : RP Redaksi