Pimpinan DPRD Batam Membangkang

Redaksi • Dipublikasikan Kamis, 17 November 2011 | 11:02 WIB
Laporan RPG, Batam

Sepuluh bulan sudah, Badan Kehormatan DPRD Batam memeriksa empat pimpinan DPRD Batam yang plesiran ke Singapura.

Mereka diminta mempertanggungjawabkannya secara terbuka di sidang paripurna DPRD. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada niat baik mereka untuk menjawab rekomendasi BK tersebut. Sementara BK sendiri mengaku tak berdaya untuk mengadili pimpinan DPRD yang juga atasan anggota BK.

Kepada wartawan, Ketua BK Panahatan Sitorus mengatakan, tugas BK sesuai peraturan pemerintah (PP) dan Undang-undang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD hanya mengatur hingga pemberian izin atas laporan yang masuk.

‘’BK tidak mungkin memaksa. Tugas kita hanya memeriksa dan memberikan izin," ujar Panahatan.

Izin yang diberikan kepada para pimpinan DPRD Batam yang notabene para 'terperiksa' itu selanjutnya akan diambil langkah oleh mereka.

Jadi tidaknya para pimpinan DPRD itu memberikan penjelasan atau jawaban di sidang paripurna DPRD berpulang pada etika mereka masing-masing. ‘’Itu hanya tanggungjawab moral pimpinan. BK sudah memberikan kesimpulan yaitu penjelasan di sidang paripurna," ujarnya.(eca)
Editor : RP Redaksi