BATAM (RP) - Wali Kota batam Ahmad Dahlan mengaku kaget dengan ditetapkan dua staf sekretariat KPU Batam sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah Pemko Batam ke lembaga penyelenggara Pemilu itu.
Menurut Dahlan, jauh-jauh hari setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, ia telah menegur masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang direkomendasikan oleh BPK beberapa waktu lalu.
“Sudah saya tegur para SKPD kalau ada keluhan dari BPK terkait penggunaan anggaran,” ujar Ahmad Dahlan kemarin (3/12).
“Jadi bukan sekretariat KPUD saja yang saya tegur, Semua SKPD sudah saya tegur,” ujarnya menambahkan.
Sayangnya ia enggan mengungkapkan bentuk teguran tersebut. Namun Dahlan mengaku akan tetap mengevaluasi kinerja SKPD terkait penggunaan anggaran yang ada selama ini.
Ia juga mengaku menyerakan kasus dugaan korupsi di KPUD Batam yang kini disidik Kejaksaan Negeri Batam ke proses hukum.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Batam resmi menetapkan dua staf KPU Batam menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah Pemko Batam.
Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Abdul Faried dana hibah yang dikorupsi KPU Batam merupakan dana hibah Pemko Batam tahun anggaran 2010/2011, jumlahnya Rp17,3 miliar.
Dana tersebut diserahkan ke KPUD dalam dua tahap, yakni pada 2010 sebesar Rp13,5 miliar dan pada 2011 sebesar Rp3,8 miliar. Namun sampai saat ini jaksa belum mengetahui berapa nilai kerugian negara dari kasus ini.(rpg) Editor : RP Redaksi