Bikin Sidik Jari di Singapura

Redaksi • Dipublikasikan Minggu, 25 Desember 2011 | 08:35 WIB
BATAM (BP) - Pimpinan DPRD Batam akhirnya mengumumkan ke publik terkait perjalanan mereka pada  Februari lalu ke Singapura. Mereka mengaku plesiran ke negeri Singa itu menggunakan dana pribadi bukan uang milik rakyat dalam APBD.

Dalam sidang paripurna DPRD Batam terkait penyampaian kesimpulan atas hasil klarifikasi dan verifikasi Badan Kehormatan (BK) DPRD Jumat (23/12) lalu, terungkap empat pimpinan dewan  Ketua Surya Sardi, Wakil Ketua I Ruslan, Wakil Ketua II Zainal Abidin, Wakil Ketua III Aris Hardy Alim dan Sekretaris Dewan Nurman hanya berurusan dengan pihak imigrasi Singapura.

Dari hasil pemeriksaan, klarifikasi dan verifikasi BK kata anggotanya Muhammad Musyofa, para pimpinan ini mengurus pembuatan kartu sidik jari untuk paspor mereka.

“Karena belum ada alat untuk pembuatan kartu (chif) sidik jadi paspor di Batam jadi mereka mengurusnya di imigrasi Singapura,” ujar Musyofa menjawab hasil pemeriksaan BK tersebut.

Pembuatan chif tersebut untuk mempermudah berkunjung ke Singapura. “Katanya biar mereka tidak antre berlama-lama seperti pengunjung lainnya,” katanya lagi.
Musyofa juga mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku tidak menemui pihak lain seperti tudingan masyarakat selama ini ke Singapura bertemu pengusaha terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Batam.

Dewan “Bersih”
Selain laporan terkait plesiran pimpinan DPRD ini, BK juga menyampaikan kesimpulan mereka atas sejumlah persoalan menyangkut dugaan keterlibatan anggota DPRD Batam selama tahun 2011 dalam berbagai kasus.

Salah satunya yang diungkapkan Musyofa dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus traffiking anak dibawah umur yang beberapa pekan lalu diungkap polisi.
“Sudah kita periksa dan mintai keterangan dari semua pihak termasuk para korban dan pelakunya. Tidak benar ada oknum anggota DPRD Batam yang terlibat,” katanya.

Juga ada dugaan suap terhadap keberadaan Pulau Janda Berhias dimana santer disebutkan ada oknum DPRD Batam yang menerima suap dari BP Kawasan belum lama ini. “Itu juga tidak benar,” katanya.(rpg) Editor : RP Redaksi