(RIAUPOS.CO) - Akibat merosotnya rata-rata nilai ujian nasional (UN), tahun ini dan tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan sejumlah evaluasi. Di antara opsi yang sedang dikaji mengembalikan nilai UN sebagai salah satu penentu kelulusan siswa.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui, tidak dijadikannya nilai UN sebagai syarat kelulusan berdampak secara psikologis kepada siswa. Di mana etos siswa untuk belajar menurun.
“Salah satunya mungkin itu. Motivasi siswa, motivasinya tidak terlalu serius,” ujarnya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/5).
Oleh karenanya, dia memastikan posisi UN yang tidak lagi jadi penentu kelulusan menjadi salah satu aspek yang dievaluasi. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun tak membantah soal peluang kembalinya nilai UN sebagai syarat kelulusan.
“Itu kami evaluasi nanti. Bisa saja (jadi syarat, red),” imbuhnya.
Meski begitu, Muhadjir menuturkan, penurunan nilai UN tidak semata-mata karena itu. Menurut dia, ada juga penyebab lainnya. Yakni kualitas soal yang diubah jadi standar higher order thinking skills (HOTS) dan perubahan metode ujian dari kertas ke komputer. Untuk perubahan ke komputer, kata Muhadjir, tahun ini cukup signifikan. Di mana hampir 50 persen SMA/SMK baru memulai adaptasi tahun ini. Terbukti, nilai sekolah yang mengalami penurunan adalah sekolah yang catatan integritasnya kurang baik dan memulai memakai UNBK.
“Tapi untuk sekolah yang kemarin (tahun lalu, red) sudah gunakan UNBK kecenderungan naik (nilainya),” tuturnya.
Keputusan Kemendikbud mengkaji posisi nilai UN tersebut mendapat beragam respons. Guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Jogjakarta Rochmat Wahab mengatakan memang sebaiknya nilai UN kembali menjadi bagian penentu kelulusan.
’’Berapa pun porsinya atau bobotnya. Yang penting nilai UN ada kaitannya dengan penentu siswa lulus atau tidak lulus,’’ jelasnya.
Dengan demikian dalam menyambut UN, siswa memiliki usaha yang lebih besar. Dibandingkan dengan saat ini di mana nilai UN tidak memiliki kaitan dengan kelulusan. Ditambah lagi nilai UN juga tidak dijadikan pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN).
Rochmat mengingatkan supaya Kemendikbud segera memutuskan kebijakan UN. Termasuk dalam menetapkan jadwal pelaksanaan UN tahun depan. Supaya siswa memiliki persiapan dan sekolah dapat merancang kalender akademik dengan baik.
’’Selama ini jadwal UN ditetapkan akhir tahun. Menunggu anggaran ditetapkan,’’ jelasnya.
Dia menegaskan UN adalah agenda akademik, tanpa perlu menunggu kebijakan birokrasi anggaran negara.
Sekjen Federasi Guru Seluruh Indonesia (FGSI) Heru Purnomo menentang kajian pemerintah yang berpeluang menyimpulkan nilai UN jadi penentu kelulusan siswa.
”Kami FSGI dari dulu menetang pelaksanaan UN. Baik sebagai syarat penentu kelulusan maupun sebagai standarisasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan jika sebelumnya FSGI menggugat pelaksanaan UN di Mahkamah Agung dan menang.
”Jika dijadikan sebagai penentu kelulusan ya langkah mundur jauh,” imbuh Heru.
Lebih lanjut terkait menurunnya nilai UN, Heru mengatakan jika permasalahan terbesar UN di Indonesia adalah pendidikan yang tidak merata. Salah satunya adalah belum seluruh guru siap mengajarkan materi UN yang berkonten HOTS. ”Karena HOTS ada dalam kurikulum 13. Sedangkan di KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, red) belum ada,” tuturnya kemarin. (far/lyn/wan/ted)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : RP Redaksi