Dikatakan Aherson, sudah sejak sebulan lalu pihaknya menggelar rapat bersama kepala sekolah tingkat SLTA se-Riau bersama dan Dinas Pendidikan Provinsi. Selama rapat didapati kesimpulan bahwa uang iuran yang dibebankan pihak sekolah harus dipilah.
’’Sementara ini kami minta supaya uang iuran yang dibebankan itu hanya untuk proses belajar mengajar. Selama ini kan enggak. Untuk pembangunan ini itu masih diminta juga kepada wali murid,†ucap Aherson.
Adapun setelah rapat bersama Inspektorat, pihaknya meminta agar seluruh keuangan sekolah diaudit. Seperti untuk apa saja uang yang dipungut digunakan. Atau apakah ada penyimpangan penggunaan uang. Hal itu dirasa penting. ’’Karena memang selama ini banyak wali murid yang bertanya. Ke mana saja uang itu. Laporan dari wali murid sekolah juga tidak transparan,†tambahnya.
Sebelumnya, dikatakan Aherson, DPRD telah meminta agar rencana kebutuhan biaya sekolah harus diverifikasi melalui Dinas Pendidikan.
Tidak lagi melalui verifikasi komite sekolah. Termasuk kebutuhan biaya fisik maupun nonfisik. Khusus biaya nonfisik, seperti pembiayaan guru honor komite dirinya tidak mempermasalahkan. Karena pemerintah sendiri tidak punya cukup uang untuk menganggarkan.
Itu bertujuan agar keperluan sekolah dapat terawasi oleh pemerintah. Termasuk juga agar wali murid tidak lagi dibebani biaya yang besar. Apalagi sampai mewajibkan dan menahan ijazah murid. ‘’Ada laporan orang tua murid juga ijazah anaknya ditahan karena tidak bayar iuran komite. Itu kan enggak boleh sampai begitu,†tegasnya.(nda)
Editor : Administrator