Dosen ASN PPPK Minta Kesetaraan Karier

Soleh Saputra • Dipublikasikan Minggu, 3 Agustus 2025 | 18:15 WIB

Wakil Ketua Umum Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Muammar Alkadafi, M.Si.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Muammar Alkadafi, M.Si.


PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Para dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), menuntut kesetaraan karier. Tidak hanya di atas kertas tapi teraktualisasi di masing-masing PTN.

Demikian disampaikan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) yang juga Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Muammar Alkadafi, M.Si.

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN secara normatif menetapkan bahwa hak ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK adalah setara. Namun, kesetaraan tersebut lebih bersifat legal-formal dan belum menyentuh aspek substansial dan implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks dosen PPPK di Perguruan Tinggi Negeri yang jumlahnya saat ini sekitar 25.265 orang ,”jelasnya.

Menurtut Muammar, hal ini sangat berimplikasi ketidaksinkronan regulasi. Dosen ASN PPPK secara struktural diakui sebagai ASN, tetapi secara fungsional-profesional tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara.

Hal ini menciptakan benturan antara konsep jabatan akademik yang diatur dalam UU Guru dan Dosen dengan sistem kontrak kerja terbatas dalam UU ASN.

“Tanpa adanya harmonisasi regulasi dan reformasi kebijakan yang berpihak pada dosen PPPK, kesenjangan struktural ini akan terus melebar dan berisiko menurunkan mutu pendidikan tinggi Indonesia dalam jangka panjang,” sebutnya.

Dia menjelaskan, pada praktiknya, masih terdapat perbedaan mendasar antara dosen PNS dan dosen PPPK, terutama dalam hal status kepegawaian, jenjang karier, jaminan sosial, dan hak pengembangan diri.

“Dosen PNS memiliki status permanen jangka panjang, jenjang kepangkatan yang jelas, serta hak pensiun yang mapan. Sebaliknya, dosen PPPK tetap berada dalam status kontrak yang terbatas durasinya, belum memiliki kepastian soal hak pensiun, serta rawan tidak diperpanjang masa kontraknya,” ungkapnya.

Diungkapkan Muammar, masalah ini diperparah oleh ketidaksinkronan antara UU ASN Tahun 2023 dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UU Guru dan Dosen secara tegas mengatur dosen adalah pendidik profesional dengan status tetap, yang kariernya harus berkembang secara berjenjang berdasarkan kompetensi dan prestasi akademik.

“Hal ini bertentangan dengan skema PPPK yang bersifat kontraktual dan tidak menjamin kesinambungan karier. Akibatnya, banyak dosen PPPK tidak dapat naik jabatan fungsional ke Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar karena status kepegawaiannya dianggap tidak tetap,” katanya. (sol)

Editor : M. Erizal
asosiasi dosen dosen ptn Dosen PPPK kesetaraan