PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gaji 242 ribu guru PPPK Paruh Waktu yang beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu akan ditanggung APBN mulai 1 Januari. Sebab, mereka bakal berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat. Kontrak mereka yang habis pada Oktober juga akan diperpanjang setahun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani menjelaskan, status kepegawaian guru PPPK Paruh Waktu harus tetap aktif sebelum dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu pada Januari.
Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperpanjang satu tahun kontrak guru PPPK Paruh Waktu yang habis pada Oktober. ”Jadi Pemda (Pemerintan Daerah) tidak perlu menganggarkan lagi karena akan ada tumpang tindih penggajian,” jelas Nunuk.
Baca Juga: Tim Pengabmas Poltekkes Kemenkes Riau Berdayakan Remaja Masjid Pebatuan Kampanyekan Jantung Sehat
Anggaran penggajian juga sudah ditransfer melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen GTK sebesar Rp 23 triliun untuk tahap pertama. Selain itu, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik 242 ribu guru PPPK Paruh Waktu akan diverifikasi. ”Kita perlu memastikan bahwa guru-guru tersebut ada, masih mengajar, masih terdata di Dapodik,” klaim Nunuk.
CPNS
Pemerintah juga akan menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mencakup Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat. Seleksi diprioritaskan untuk lulusan baru atau calon guru yang belum terdata di Dapodik.
Baca Juga: MAN 1 Pekanbaru Masuk dalam Jajaran Madrasah PUN
Pemerintah juga sedang menyusun peraturan agar guru PPPK Paruh Waktu dapat mengikuti seleksi CPNS dengan afirmasi usia. ”Untuk CPNS 2026 tidak ada afirmasi umur. Yang tadi saya sampaikan CPNS buat PPPK guru itu baru ada kemungkinan kami usulkan aspirasi masyarakat untuk didengarkan,” ungkap Nunuk.
Pengajar di Madrasah
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) berencana membuka lebih dari 61 ribu formasi CPNS khusus untuk guru di bawah Direktorat Madrasah. Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Amien Suyitno menjelaskan, formasi CPNS itu terbuka bagi pelamar umum maupun guru PPPK madrasah yang memenuhi syarat sebagai ASN.
Di antaranya usia maksimal 35 tahun. ”Di atas 35 tahun tidak bisa. Begitu pun formasi umum, 61 ribu ini berlaku juga untuk umum,” terang dia pada peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Jakarta, kemarin (18/11). Guru PPPK yang mendaftar CPNS tidak perlu khawatir kehilangan statusnya apabila gagal lolos. Mereka tetap bisa menjadi PPPK.
Baca Juga: Kabar Baik, MAN 1 Pekanbaru Kini Bagian dari MAN PUN, SNMB 2027/2028 Sudah Dibuka
Guru berstatus paruh waktu juga disiapkan untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu atas saran Presiden. Meski demikian, Amien menyebutkan, realisasi rekrutmen CPNS 2027 masih menunggu proses sinkronisasi dan finalisasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).(mag/wan/jun/das)
Editor : Arif Oktafian