"PPP pernah melalui konflik yang cukup panjang, perpecahan partai sangat menyita waktu dan tidak ada hal positifnya. Maka sekarang seluruh kader harus kompak menjadi satu sebagai keluarga besar, bergandeng tangan, dan berjuang bersama. Oleh karena itu, kesampingkan potensi perpecahan seperti isu muktamar, baik muktamar luar biasa maupun muktamar yang dipercepat," ujar Fernita, Senin (17/6).
Fernita menyebut, di dalam organisasi telah ada aturan atau mekanisme yang berlaku. Sehingga, sebuah keputusan tidak dapat diambil melalui satu pihak saja atau dalam kata lain tidak melalui mekanisme yang ada.
"Sehingga jika ada yang menggaungkan isu muktamar dipercepat untuk menggantikan ketua umum itu harus melalui aturan atau mekanisme PPP. Sedangkan pelaksanaan muktamar itu mekanismenya harus melalui Mukernas, sebelumnya Rapimnas, dan sebelumnya lagi juga harus rapat pengurus harian DPP untuk menentukan Mukernas atau Rapimnas tersebut," jelasnya.
"Baru-baru ini Rapimnas IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat," tambah Fernita.
Lebih lanjut, Fernita meminta Pasca Pemilu 2024 seluruh keluarga besar beserta para senior PPP untuk mulai mengemas rencana aksi menghadapi Pemilu 2029 mendatang. "Insya Allah dengan bersatu maka PPP siap kembali menghadapi Pemilu 2029 lebih baik lagi," ujarnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor : RP Rinaldi