JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mengumumkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk 169 daerah di enam provinsi, 151 kabupaten dan 12 kota se Indonesia.
Ini merupakan pengumuman tahap kedua yang diumumkan oleh PDIP untuk dukungan calon kepala daerah dan wakilnya sebagai syarat maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 28 November 2024 mendatang.
Di Provinsi Riau, ada enam daerah yang dikeluarkan surat keputusan (SK) dukungan oleh DPP PDIP kepada pasangan calon (Paslon) untuk syarat maju dalam Pilkada 2024 yang diumumkan langsung oleh Sekjend PDIP Hasto Kristanto yang dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan kader serta diikuti secara zoom oleh seluruh pengurus tingkat DPD, DPC dan anak ranting se Indonesia.
Kelima daerah tersebut yang resmi didukung oleh PDIP adalah Kota Pekanbaru mendukung Ida Yulita Susanti-Kharisman Risanda dan Kota Dumai mendukung Eddy Muhammad Yatim-Almainis.
Untuk Kabupaten Bengkalis diberikan kepada Paslon Kasmrani-Bagus Santoso, Kabupten Rokan Hulu diberikan kepada Anton-Syafaruddin Poti. Berikutnya, Kabupaten Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto-Hendrizal, dan Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar-Misharti.
“Hari ini kita bisa mengumumkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang kedua sebanyak 169 daerah, 6 provinsi, 151 kabupaten dan 12 kota,” kata Sekjend PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP Jakarta, Kamis (22/8).
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku sempat bertanya terkait kesiapan mereka kepada bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP di Pilkada Serentak 2024.
“Jadi tadi saya buka dan tunjukkan supaya saya tidak salah nama. Lalu saya pesankan kalau kamu sudah saya tugasi, kamu berani apa tidak? Jawabnya semuanya berani,” katanya.
Selain itu, Megawati juga berpesan kepada seluruh pihak yang berupaya merekayasa Pilkada dan meminta untuk netral. Jangan menjadi ajang manuver kepuasan lalu menghilangkan kontestasi yang sehat dan demokratis.
“Saya akan hanya bertanya kalian bertanggung jawab untuk berani apa tidak, nah berani itu maksudnya apa ya kalau ada yang mau TSM bilang baik-baik aja kasihan rakyat yang mau memilih bilang sama kepala desa janganlah kayak gitu itu sudah kamu pun nanti kalau digituin kan juga sakit makanya biarkan rakyat memilih sesuai keinginannya,” pungkasnya.
Masih Simpan Nama Jakarta, Jatim dan Jateng
PDI Perjuangan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang bakal diusung dalam kontestasi Pilkada 2024. Namun masih “menyimpan” calon untuk Jakarta, Jatim, dan Jateng dan tegaskan sikap partai akan tetap patuh pada Keputusan MK.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Krisiyanto mengatakan, 169 calon kepala daerah itu dengan rincian 6 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 151 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 12 bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota. Dari nama-nama, sejumlah calon yang mengisi di wilayah Jatim turut disebut. Yakni Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo-Didik Girnoto, Bupati Kediri Hanindito Himawan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Jombang Sumrambah, dan Bupati Nganjuk Marhaen Djunadi.
“Ini merupakan calon dari gelombang kedua dari total tiga gelombang yang bakal diumumkan,” terangnya di Kantor DPP Partai Jalan Diponegoro, Menteng kemarin. Untuk wilayah Jakarta, Jatim, dan Jateng rencananya akan langsung diumumkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya pada 14 Agustus lalu, PDIP telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah.
Sementara itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menyentil kondisi politik tanah air terkini. Salah satunya mengenai situasi politik tanah air terkini. Dia melihat ada yang coba menghalangi pemilihan secara demokratis di sejumlah daerah. Terutama di wilayah Jakarta, Baten, Jateng, dan Jatim.
Dia melihat berbagai pembatasan dilakukan untuk menghambat calon tertentu dengan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Lewat cara membangun tembok-tembok kekuasaan yang menghendaki dan memberikan dukungan terhadap calon tertentu. “Mbok udah lah. Udah mau selesai (kekuasaannya, red), ya selesai saja,” kata Megawati disambut riuh para kader dan calon kepala daerah.
Anak Proklamator itu mengatakan mendapat banyak laporan dari pergerakan seluruh elemen masyarakat. Termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tengah bergerak dengan hati nuraninya masing-masing untuk selamatkan demokrasi. “Indonesia kini menghadapi persoalan yang begitu serius, darurat konstitusi,” katanya.
Tampilnya kekuasaan tersebut ditangkap oleh MK, hingga lahirlah Keputusan No. 60 dan 70 tahun 2024. Baginya, keputusan ini menjadi “Angin Segar Demokrasi”, dimana banyak yang mengucapkan syukur dan menilai adanya campur tangan Tuhan yang menguatkan hati nurani hakim MK. “Atas keyakinan tersebut, meskipun saat ini muncul berbagai upaya untuk mengeliminasi keputusan MK, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, saya menegaskan untuk taat sepenuhnya pada keputusan MK,” pungkas Bu Mega.(elo/jpg)
Editor : RP Arif Oktafian