JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator negosiator perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi menilai, langkah Presiden Prabowo mengutus Airlangga didasari strategi diplomasi berbasis teknis.
Ia menyebut, negosiasi tarif dagang AS merupakan sektor ekonomi yang membutuhkan sosok piawai di bidang ekonomi untuk melindungi kepentingan domestik maupun internasional.
“Proposal lima pilar yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu diserang, tetapi berinisiatif menawarkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Syafruddin kepada wartawan, Ahad (27/4).
Syafruddin menambahkan, meski negosiasi menjadi strategi cerdas, namun, potensi bahaya konsesi berlebihan masih tetap ada. Ia menilai, prinsip negosiasi yang dilakukan tim negosiator di AS jangan sampai mengorbankan kemandirian industri strategis nasional.
Ia menyarankan agar Airlangga tidak menggunakan deregulasi sebagai komoditas negosiasi tarif dengan AS. Karena itu, Airlangga dan utusan negosiator lainnya juga harus tetap menjaga ruang kebijakan nasional.
Hal ini perlu dilakukan agar negosiasi tidak mereduksi prinsip kedaulatan dan keadilan sosial dalam pembangunan.
“Langkah ke depan harus didasarkan pada prinsip Indonesia bukan objek reformasi global, tetapi subjek yang menentukan arah kepentingannya sendiri,” tegasnya.
Adapun, Menko Airlangga memimpin tim negosiator ke AS terkait tarif resiprokal yang akan ditetapkan Presiden Donald Trump. Airlangga mengaku Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima Pemerintah AS di awal-awal sejak Trump mengumumkan kenaikan tarif impor.
Airlangga menyebut, Pemerintah RI menawarkan proposal negosiasi agar Indonesia mendapatkan tarif yang adil. Proposal itu berisi lima kepentingan nasional. Yakni, pertama, kebutuhan energi nasional yang akan tetap membeli dari AS.
Kedua, perjuangan pasar ekspor Indonesia ke AS agar mendapat tarif adil dan kompetitif dibandingkan kompetitor. Tiga, deregulasi untuk memberi kemudahan berusaha dalam negeri yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Keempat, mendapat nilai tambah dengan kerja sama supply chain industri strategis dan critical mineral.
Terakhir, akses teknologi di berbagai bidang, seperti kesehatan pertanian renewable energy. Menko Perekonomian mengatakan, proposal itu sudha diterima dan diapresiasi Pemerintah AS.
Menurutnya, proposal dibuat berdasarkan masukan dari berbagai pihak, seperti pengusaha, asosiasi bisnis, dan para pemangku kepentingan di dalam negeri.
“Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri ataupun komunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis,” pungkasnya.(jpg)
Editor : Arif Oktafian