JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan Muktamar X pada akhir pekan ini dan berujung konflik. Sebab, melahirkan dualisme ketua umum (Ketum) Partai PPP, dimana ada kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto yang saling klaim terpilih secara aklamasi.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy, menyebut klaim terpilihnya Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi tidak sah.
Ia menilai, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, tidak sesuai mekanisme partai.
Menurutnya, tindakan tersebut jauh menyimpang dari tata cara Muktamar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Hal itu ia sampaikan usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP yang digelar di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Ahad (28/9/2025).
"Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar," kata Rommy menyindir.
Ia menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas.
"Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini jumlahnya ada 1.304, kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel mengatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum," ujarnya.
Rommy menekankan, kepengurusan PPP yang sah hanya melalui forum resmi yang konstitusional. Ia meyakini, terpilihnya Agus Suparmanto sah dan konstitusional dalam Muktamar X PPP.
"Saya mengajak rekan-rekan media untuk berpikir secara jernih, secara sehat, dan mohon ini dikabarkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa kepengurusan PPP terpilih melalui sebuah proses yang konstitusional menurut anggaran dasar dan rumah tangga partai yang berlaku," tegasnya.
Ia juga menegaskan, keabsahan forum Tasyakuran Muktamar X dengan hadirnya para pimpinan PPP, kiai, serta pejabat partai tingkat pusat sebagai saksi sah kepengurusan.
"Kami para ketua majelis, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat semuanya menjadi saksi," imbuh Rommy.
Sebelumnya, kubu Mardiono mengklaim telah menetapkannya sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 secara aklamasi dalam sidang tertutup Muktamar X di Hotel Mercure, Sabtu (27/9).
Pimpinan sidang Amir Uskara menyebut Mardiono didukung oleh 30 DPW dan berhak menyusun kepengurusan bersama delapan formatur.
Namun, pada forum Muktamar X, Agus Suparmanto juga mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 secara aklamasi.
Pimpinan sidang paripurna Qoyum Abdul Jabbar menyatakan seluruh muktamirin dari DPW dan DPC sepakat menetapkan Agus sebagai ketua umum setelah resmi mendaftar dengan menyerahkan KTA PPP.
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) menghasilkan dualisme kepemimpinan. Sebab, dua kubu saling mengklaim kemenangan sebagai ketua umum terpilih periode 2025-2030.
Di satu sisi, Muhamad Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, sementara di sisi lain forum muktamar memilih Agus Suparmanto. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan keretakan serius di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menegaskan dualisme kepemimpinan dalam partai politik akan selalu menjadi hambatan besar bagi soliditas organisasi. Terlebih, PPP mempunyai pekerja rumah (PR) besar untuk kembali melenggang ke parlemen pada Pemilu 2029.
Dimanapun dualisme itu tak kondusif untuk soliditas partai. Apalagi PPP di Pemilu 2024 lalu tak lolos parlemen, tentu ini bisa menghambat konsolidasi internal mereka,” kata Adi kepada JawaPos.com, Minggu (28/9).
Menurutnya, jika dualisme ini tidak segera diredam, maka peluang PPP untuk bangkit menuju Pemilu 2029 akan semakin tipis. Adi menekankan perlunya langkah damai dan rekonsiliasi di internal partai agar tidak terjadi perpecahan yang lebih dalam.
“Harus ada upaya mendamaikan kedua belah pihak sebelum konflik dualismenya merembet ke mana-mana. Terutama figur senior dan berpengaruh di PPP harus cari jalan keluarnya yang terbaik,” ujarnya.
Adi menegaskan, tokoh-tokoh senior PPP memiliki peran sentral dalam meredakan konflik. Kehadiran mereka diyakini bisa menjembatani komunikasi dan menyatukan dua kubu yang kini bersaing memperebutkan kursi ketua umum.
“Hanya dengan cara ini PPP bisa solid kembali. Jika tidak, tentu menghadapi Pemilu 2029 bisa berat,” urainya.
Lebih jauh, Adi mengingatkan sejarah panjang PPP memang kerap diwarnai konflik internal. Pola berulang ini sering kali merugikan partai dalam kontestasi politik nasional.
“PPP relatif sering terjadi konflik yang dalam banyak hal tak menguntungkan untuk soliditas internal," tegasnya.
Menurutnya, jika dualisme ini tidak segera diredam, maka peluang PPP untuk bangkit menuju Pemilu 2029 akan semakin tipis. Adi menekankan perlunya langkah damai dan rekonsiliasi di internal partai agar tidak terjadi perpecahan yang lebih dalam.
“Harus ada upaya mendamaikan kedua belah pihak sebelum konflik dualismenya merembet ke mana-mana. Terutama figur senior dan berpengaruh di PPP harus cari jalan keluarnya yang terbaik,” ujarnya.
Adi menegaskan, tokoh-tokoh senior PPP memiliki peran sentral dalam meredakan konflik. Kehadiran mereka diyakini bisa menjembatani komunikasi dan menyatukan dua kubu yang kini bersaing memperebutkan kursi ketua umum.
“Hanya dengan cara ini PPP bisa solid kembali. Jika tidak, tentu menghadapi Pemilu 2029 bisa berat,” urainya.
Lebih jauh, Adi mengingatkan sejarah panjang PPP memang kerap diwarnai konflik internal. Pola berulang ini sering kali merugikan partai dalam kontestasi politik nasional.
“PPP relatif sering terjadi konflik yang dalam banyak hal tak menguntungkan untuk soliditas internal," tegasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor : Eka G Putra