BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi-komisi DPRD Bengkalis berlangsung panas, Senin (6/4). Pasalnya dalam rapat tersebut selain dihadiri pimpinan komisi dan perwakilan pemerintah, juga dihadiri ketua organisasi mahasiswa.
Rapat yang dipimpin Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Fakhtiar Kodri berlangsung memanas. Perwakilan Pemkab Bengkalis dihadiri Asisten 1 Setdakab Ed Efendi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisdagprin) Zulpan bersama para kepala bidang mendapat “serangan” dari mahasiswa, karena persoalan masyarakat yang sulit mendapatkan BBM bersubsidi.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua 3 DPRD H Misno, Hendra Jeje, Firman, Lorensois, Fery Situmeang dari Komisi 2. Sedangkan Komisi 4 dihadiri Isa Selamat, Syakib Arsalan, dan dari Komisi 1 dihadiri H Zamzami.
“Saat ini kondisi di lapangan dan realitasnya masyarakat sangat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite,” kata Fakhtiar Qodri.
Saat perwakilan mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti yang disampaikan Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)Kabupaten Bengkalis Syahrul Mizan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan di lapangan, khususnya disaat masyarakat sulit mendapatkan BBM jenis pertalite.
“Masyarakat berjemur dalam antrean panjang untuk mendapatkan BBM. Dikatakan BBM cukup dan tersedia, tapi anehnya kenapa terjadi antrean panjang setiap hari. Ini artinya Kadisdagprin tak mampu bekerja mengatasi persoalan berat masyarakat,” tegas Mizan.
Makanya ia meminta agar Kadisdagprin Bengkalis Zulpan mengundurkan diri secara sukarela atau meminta Bupati Bengkalis mencopot jabatannya. Karena solusi yang disampaikan adalah masalah teknis yang seharusnya bisa diselesaikan.
Baca Juga: Dukung Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah
“Apalagi pulau Bengkalis daerah 3T yang seharusnya menjadi daerah prioritas dan bukan mengikuti kehendak BPH Migas yang mau menyamakan pendistribusian ini dengan daerah pulau Sumatera,” jelasnya.
Asisten 1 Setdakab Bengkalis Ed Efendi menyampaikan, sesuai surat edaran BPH Migas yang tidak membolehkan penjual BBM dengan eceran. Di mana selama ini sudah disampaikan surat ke BPH Migas agar pemberlakukan melalui surat rekomendasi Kades sudah tidak berlaku.
“Kami sejak akhir tahun lalu menyampaikan surat ke BPH Migas, agar ada kelonggaran bagi pengecer di pulau Bengkalis. Makanya kami surati kembali ke BPH Migas agar ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.
Sedangkan Kadisdagprin Zulpan juga menyampaikan, untuk daerah 3T sudah disampaikan ke BPH Migas untuk memberikan kelonggaran dalam pendistribusian BBM, tapi tak disetujui. “Jadi kami sudah berbuat dan terus bekerja di lapangan. Makanya kami menyayangkan pernyataan mahasiswa agar saya mundur,” jelasnya.
Baca Juga: Lakukan Hearing dengan DPRD, Organisasi Mahasiswa Bengkalis Pertanyakan Beasiswa
Anggota Komisi 1 DRPD Bengkalis Syakib Arsalan menyampaikan, regulasi yang tak bisa dibantah, tapi kondisi di lapangan masyarakat sudah menjerit. Apalagi selama ini BBM masuk dengan kuota yang cukup, tapi kenapa masyarakat masih mengantre cukup panjang.
“Larangan pembatasan BBM oleh BPH migas dua tahun lalu, seharusnya diantisipasi sejak lama, tapi kondisi ini haru disampaikan saat bulan puasa. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan BBM, yang sebenarnya cukup,” tegasnya.
Ia juga melihat atas kondisi BBM yang sulit didapat masyarakat, malah harga jualnya menjadi tinggi, sampai Rp20 ribu per liter. Ini harus dicarikan solusinya dan jangan sampai masyarakat menderita.(gem)
Laporan ABU KASIM
Editor : Arif Oktafian