JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan dasar hukum soal war ticket haji yang dilontarkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Menurutnya, peraturan Undang-Undang telah mengatur secara rinci, jika terdapat penambahan kuota haji.
“Itu akan (war ticket) diberlakukan kepada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kementerian. Nah pertanyaannya, apakah serta-merta demikian?,” kata pria yang karib disapa HNW saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri-Wakil Menteri Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, awal pekan ini.
HNW menjelaskan, penambahan kuota haji telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Haji dan Umrah. Ia tidak menginginkan, war ticket haji akan bernasib seperti kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Baca Juga: DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPj 2025
“Inilah yang kemarin menjadi kasus dengan Bapak Menteri pada periode kemarin. Gara-gara aturan yang ada tentang pembagian kuota 92 persen dan 8 persen tidak terlaksana, jadilah kasus. Aturan yang ada sekarang masih mengatur demikian,” tegasnya.
Legislator Fraksi PKS itu menyatakan, jika akan ada pembahasan war ticket haji, tentunya bersinggungan dengan aturan hukum. Sehingga, aturan itu perlu diubah atau tidak untuk melaksanakan war ticket. “Itu artinya kita membahas dulu aturan hukumnya, ini akan kita ubah atau tidak diubah. Dan itu pasti tidak mungkin sekarang,” ujarnya.
Karena itu, HNW menegaskan saat ini belum penting untuk dilakukan pembahasan war tiket haji. Sebab, aturan hukumnya belum memungkinkan untuk melaksanakan war ticket.(jpg)
Editor : Arif Oktafian