JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Demokrat membantah keras nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Pasalnya, nama AHY masuk ke dalam daftar lebih dari 20 nama yang diduga disebut-sebut mantan Wakil Ketua BGN, Sony Sonjaya.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah unggahan yang memuat daftar nama terkait kasus dugaan korupsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam unggahan itu tercantum frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY”.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan AHY tidak memiliki hubungan apa pun dengan Sony Sonjaya.
Baca Juga: DPRD Jemput Bola ke Perusahaan Bersama Tim Yustisi
“Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan saudara Sony Sonjaya,” katanya, Rabu (10/6).
Herzaky memastikan, AHY tidak pernah mengusulkan ataupun merekomendasikan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Kampar Telusuri Potensi Penerima Bansos Ganda
Menurut Herzaky, unggahan yang beredar tidak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang dimaksud dengan frasa “AHY” maupun “2 Orang Kolonel”. Namun, jika tudingan tersebut diarahkan kepada AHY, maka Demokrat memastikan informasi itu tidak berdasar.
Herzaky pun menyebut, pengaitan nama AHY dalam unggahan tersebut sebagai fitnah. Menurutnya, tudingan itu sama sekali tidak memiliki dasar kebenaran.
“Karena itu, frasa ‘2 orang Kolonel usulan AHY’, jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran,” cetusnya.
Lebih lanjut, Partai Demokrat memastikan tetap menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Meski demikian, mereka berharap setiap informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi yang akurat.
“Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi,” jelas Herzaky.(jpg)
Editor : Arif Oktafian