Tim TAPD Inhu Konsultasi ke Pemprov  

Raja Kasmedi • Dipublikasikan Jumat, 9 Oktober 2026 | 09:47 WIB
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Inhu saat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim TAPD Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (7/10/2026). (Diskominfotik Inhu untuk riau pos)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Inhu saat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim TAPD Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (7/10/2026). (Diskominfotik Inhu untuk riau pos)

RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) bergerak cepat me­respon setelah ditolak­nya rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dimana, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupa­ten Inhu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut sekaligus membahas skema anggaran demi memastikan jalannya roda pemerintahan. Rombongan TAPD Inhu diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Ketua TAPD Provinsi Riau, Dr H Syahrial Abdi AP MSI beserta jajaran. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhu yang juga Ketua tim TAPD Zulfahmi Adrian AP MSi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, TAPD Kabupaten Inhu menyerahkan laporan res­mi kepada Gubernur Riau. Selain itu memaparkan sejumlah langkah strategis dan opsi solusi agar pelayanan publik di Kabupaten Inhu tidak terganggu.

Baca Juga: Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus 

“Koordinasi itu sangat penting untuk mendapatkan arahan yang tepat dan komprehensif bagi Pemkab Inhu dalam menentukan langkah taktis pasca penolakan perubahan APBD 2026,” ujar Zulfahmi Adrian, Kamis (8/10). 

Dijelaskannya, fokus utama melalui konsultasi tersebut yakni memastikan pembangunan daerah serta pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal. 

Menanggapi hal tersebut sambungnya, Sekdaprov Riau Dr H Syahrial Abdi menyampaikan komitmen Pemprov Riau untuk mendampingi Pemkab Inhu. Pemprov Riau siap menjembatani proses konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari formulasi dan solusi terbaik sesuai koridor hukum. 

Baca Juga: 19 ASN Pemko Pekanbaru Dirotasi

“Pemprov Riau siap mengawal dan memberikan masukan terkait pemetaan anggaran murni TA 2026. Langkah ini krusial agar penataan anggaran tetap mematuhi regulasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Indragiri Hulu,” katanya. 

Melalui rapat koordinasi itu, Pemkab Inhu menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Demi menjaga keberlanjutan pembangunan, peningkatkan kesejahteraan, dan kepastian pelayanan bagi seluruh masyarakat.(gem)

Laporan KASMEDI, Rengat 

Editor : Arif Oktafian
TAPD Inhu pemprov riau inhu