JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai gagasan para pasangan calon presiden-calon wakil presiden tentang pendidikan dalam debat Pilpres 2024 tak menyentuh persoalan fundamental di dunia pendidikan.
”Menyimak debat capres isu pendidikan, P2G menilai belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional,” ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangannya kepada wartawan, Ahad (4/2/2024).
Dia menyayangkan bahwa ketiga capres belum memperhatikan data-data riil aktual dan belum menawarkan solusi konkret yang menunjukkan ragam masalah kualitas pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah terkait nilai literasi dan matematika yang masih rendah.
Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2022, Satriawan mengatakan, fakta bahwa 1 dari 2 anak Indonesia belum mampu mencapai kompetensi minimum literasi dan 3 dari 4 anak Indonesia belum mencapai kompetensi minimum numerasi.
Selain itu, skor hasil PISA Indonesia 2022 juga terus merosot tajam. Skor Numerasi Matematika Indonesia (366) sama dengan Palestina yang kondisinya jauh lebih tidak stabil akibat perang. Skor Numerasi tersebut bahkan menjadi yang terendah sejak 2006.
Skor Literasi Membaca Indonesia pada 2022 juga menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya, yakni 359. Pada 2009 Indonesia pernah mencatatkan skor PISA literasi membaca sebesar 402.
”Belum ada tawaran perbaikan konkret dan signifikan mengenai problematika mendasar rendahnya literasi dan matematika anak Indonesia,” ungkap Satriwan.
Satriwan juga mengatakan, para capres tidak menyinggung bagaimana peringkat Indeks Kompetitif Global Indonesia. Indeks itu sangat berkorelasi dengan pendidikan, sebab bagaimana kebijakan pendidikan nasional akan menentukan seberapa kompetitif peserta didik sebagai sumber daya manusia Indonesia ketika bersaing secara global.
Data Global Competitive Index (GCI) 2023 menyebut Indonesia belum bisa melampaui posisi Malaysia (27), Thailand (30), dan Singapura (4).
”Dalam GCI, Indonesia memang melompat 10 peringkat, namun sayangnya belum bisa menyalip tetangga sesama Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura,” tegas Satriwan Salim.
Satriwan mengatakan, dalam bersaing secara global, Indonesia juga perlu mempertimbangkan modal yang dimiliki Indonesia. Merujuk Human Capital Index (HCI) 2020, Indonesia menempati posisi 96 dari 174 negara. Artinya, berdasar capaian pendidikan dan status kesehatan, diperkirakan anak Indonesia yang lahir pada 2020, 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 54 persen dari potensi produktivitas maksimum. Kedua indeks itu tidak disentuh dan tidak diberi solusi konkret oleh ketiga Capres dalam debat.
Masalah pendidikan lain adalah kesuksesan kebijakan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kerja terampil, ada di SMK. Namun, P2G prihatin lulusan SMK masih menyumbangkan pengangguran tertinggi di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik sampai Februari 2023 terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Pengangguran tertinggi masih lulusan SMK sebesar 9,60 persen, sedangkan lulusan SMA 7,69 persen. P2G juga sangat menyayangkan dalam debat capres tidak memberi solusi mengenai fakta bahwa saat ini angkatan kerja lulusan SD masih mendominasi.
”Kenapa keterserapan angkatan kerja lulusan SD masih dominan? Mestinya makin tinggi jenjangnya, makin besar angkatan kerjanya. Ini seharusnya bisa dijawab dalam debat capres, tapi tidak disentuh,” tegas Satriwan.
Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri juga menyoroti para capres yang tidak menawarkan road map atau grand design pendidikan nasional yang gagal dibuat pemerintah sekarang. road map pendidikan harusnya menjadikan pendidikan sebagai satu sistem yang saling berkaitan, tidak parsial. Road map ini harus juga disertai desain nasional tata kelola guru.
”Kami kira tidak perlu kebijakan berjilid-jilid seperti episode Merdeka Belajar era Nadiem Makarim ini. Cukup road map pendidikan nasional yang menunjukkan bahwa kita memiliki peta jalan yang jelas untuk tujuan pendidikan nasional. Melibatkan semua kalangan,” ungkap Iman Zanatul Haeri.
Dia berharap, road map yang dibuat bukan hanya mengikuti trend global dan industri pendidikan yang makin teknologi sentris. Pembuatan beragam platform pendidikan dan pembelajaran telah menjadi persoalan bagi guru, dosen, siswa, sekolah, dan sistem data pendidikan nasional.
”Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah menjadi momok menakutkan bagi guru. Beban administrasi guru melalui aplikasi makin bertambah di era Nadiem,” ungkap Iman.
Editor : RP Edwar Yaman