PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Konflik lahan antara PT Surya Intisari Raya (SIR) dengan warga akhirnya selesai setelah difasilitasi oleh Gubernur Riau (Gubri), Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution di ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (6/2/2024).
Pertemuan yang di awali dengan laporan dari Ketua Tim Terpadu Penyelesaian Konflik PT. SIR Syahrial Abdi yang juga Kepala Dinas Perkebunanan Provinsi Riau, dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak masyarakat Ketua Aliansi Masyarakat Adat Melayu Riau Heri dan Perwakilan PT SIR Suparman.
"Kita baru saja menyelesaikan pertemuan antara PT SIR, masyarakat, Pemko dan Tim Satgas Terpandu, untuk menemukan kesepakatan, alhamdulillah, kalau kita lihat tadi semua sudah sepakat," ujar Edy Natar usai memimpin pertemuan.
Selama ini ada cara pandang yang berbeda, antara pihak perusahaan dengan masyarakat, terhadap penafsiaran 20 persen. Dari awal lanjut Gubernur, pihaknya ingin menyelesaikan masalah ini untuk duduk bersama.
"Sekarang sudah selesai, tinggal Pemko melanjutkan SK CPP (Calon Petani Penerima, red), " tegas Gubri.
Gubernur berharap, perusahaan sawit yang ada di Riau meniru apa yang telah dilakukan PT SIR dengan masyarakat. Kalau hal ini berjalan, maka kondisifitas akan terjalin.
"Saya ingin perusahaan lainnya melakukan pola yang sama, saya tidak pernah masuk ke wilayah skema seperti apa yang akan dilakukan. Tetapi yang penting adalah bagaimana perusahaan dengan masyarakat tempatan memiliki satu cara pandang yang sama yang diikat dengan aturan," tandasnya.
Sementara perwakilan masyarakat Okura, Heru mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau yang telah menyelesaikan konflik PT SIR dengan masyarakat.
"Ini anugerah yang ditunggu masyarakat, hari ini kita mendapatkan pemimpin yang luar biasa, seorang Gubernur yang hadir di tengah masyarakatnya," ujar Heri.
Sementara itu, Perwakilan PT SIR, Suparman mengatakan, perusahaannya akan memenuhi tanggung jawab sesuai yang diatur dalam undang-undang. Pihaknya juga mendorong agar koperasi tersebut segera dibentuk.
"Kita tentu akan memenuhi apa yang diatur dalam undang-undang. Terkait hal ini, setelah koperasi terbentuk, seperti apa skemanya akan kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
“Kami sudah bekerja sama dengan Koperasi dengan masyarakat Okura, untuk bekerja sama dengan koperasi itu mengacu kepada aturan pemerintah. Sebenarnya, jauh sebelum instruksi Pak Gubernur saya sudah sampaikan, kalau ada aturan, saya akan berjuang dengan masyarakat. Walaupun saya di sisi perusahaan. Kalau ada aturan kita laksanakan, tapi jangan dikaitkan dengan kewajiban perusahaan," lanjutnya.
Suparman menyebut, sejauh ini PT SIR telah menjalin kerja sama usaha produktif dengan empat desa. Terkait masalah ini, pihak PT SIR sudah lama berkonsultasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Suparman berharap ada kebijakan untuk membuka ruang diskusi untuk membahas bantuan dari perusahaan kepada masyarakat.
"Kita buka ruang diskusi kalau ada kebijakan untuk membantu masyarakat," ujarnya.
Konflik lahan PT SIR, bermula adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kantor Gubernur tentang lahan mereka. Terhadap aspirasi tersebut, Gubernur membentuk tim Satgas Pengendalian Konflik Lahan PT SIR.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor : RP Edwir Sulaiman