PADANG (RIAUPOS.CO) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong penguatan sistem peringatan dini banjir bandang lahar dingin atau galodo di sekitar Gunung Marapi, Sumbar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Penguatan sistem peringatan dini ini merupakan hasil rapat koordinasi yang diadakan di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, pada Kamis (16/5/2024).
Rapat tersebut dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, dan Anggota DPR RI Komisi VIII John Kenedy Azis serta berbagai instansi terkait lainnya.
Sistem peringatan dini ini akan menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air sungai. Sistem ini akan dipasang di hulu sungai dan mengeluarkan suara sirine jika ketinggian air mencapai batas berbahaya.
"Segera buat sistem peringatan dini menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air karena kan itu tidak mahal. Jadi bisa menggunakan hibah dan rehabilitasi atau dana siap pakai. Nanti kami akan terus mendampingi pemerintah daerah," kata Suharyanto.
Pembangunan sistem peringatan dini ini sejalan dengan rekomendasi BMKG, yang menekankan perlunya sistem peringatan dini yang langsung terhubung dengan masyarakat.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa peringatan dini yang selama ini ada hanya terkait dengan hujan, dan tidak dengan banjir lahar.
Dwikorita Karnawati juga menyarankan agar dibangun sabo dam atau bangunan penahan lahar di sepanjang sungai yang berpotensi dialiri lahar. Sabo dam ini nantinya dilengkapi dengan sistem peringatan dini banjir lahar hujan.
Namun sebelum sabo dam dibangun, Pemda harus perhatikan terus peringatan dini cuaca dari BMKG dan harus ada alat peringatan dini kepada masyarakat.
"Karena memang di sekitar kaki Gunung Marapi banyak pertemuan sungai, bahkan hingga tiga sungai. Maka perlu ditangani dengan kesiapsiagaan dan mitigasi jangka panjang. Ini ancaman berikutnya, dikhawatirkan lebih besar. Kami tidak menakuti, tapi ini harus ditangani bersama, apabila tidak ada hujan, in sya Allah aman," jelas Dwikorita.
Senada dengan Dwikorita, Suharyanto juga menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana lahar hujan Gunung Marapi.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah pusat dan daerah mengawal dan merealisasikan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari infrastruktur mitigasi, memasang rambu zona bahaya, serta memasang alat pemantau curah hujan dan ketinggian muka air sungai.
"Mohon pembangunan sabo dam itu dikawal, tahun ini sampai tahun depan bisa 25 sabo dam bersama Kementerian PUPR. Ini bagian dari infrastruktur mitigasi di aliran lahar dingin," tegas Suharyanto.
Upaya Mitigasi Bencana
Penguatan sistem peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan ini bagian dari upaya untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang meliputi upaya prabencana dan pascabencana.
Tahap prabencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Di mana hal tersebut merupakan kunci guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang termasuk upaya memiimalisir dampak korban jiwa.
Sedangkan mitigasi bisa diartikan sebagai upaya mengurangi risiko bencana baik dengan cara membangun fisik maupun melalui edukasi penyadaran dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman bahaya.
Pembangunan sabo dam serta relokasi merupakan bagian dari langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah sebagai respon atas bencana banjir lahar hujan di Sumatera Barat.(*)
Editor : RP Edwar Yaman