PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hari Guru Nasional (HGN) ke-79 jatuh pada Senin (25/11) hari ini. Tahun ini, tema yang diangkat adalah “Guru Hebat, Indonesia Kuat”. Tema ini dipilih karena dianggap dapat menjadi dukungan dan apresiasi terhadap jasa para guru dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Selain itu, tema tersebut juga menjadi penghargaan atas perjuangan guru yang telah bekerja keras mendampingi dan membina generasi muda.
Oleh karena itu, pesan yang ada di dalam tema ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk para guru agar tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Di satu sisi, di momentum HGN ke-79, belum semua guru-guru di Riau yang masuk dalam golongan sejahtera. Hingga saat ini masih ada guru di Riau yang digaji dengan nilai di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Linda, seorang guru salah satu TK di Kecamatan Pangkalankerinci, Pelalawan mengatakan, sejauh ini gaji guru TK masih jauh dari standar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Hanya saja, upaya kami ini masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan hidup kami. Kami yang mengajar di TK swasta ini, mendapatkan honor sebesar Rp1 juta per bulan,” ujarnya.
Padahal, menurut Linda, guru TK ini merupakan guru yang membentuk karakter awal seorang anak dalam pengenalan dunia pendidikan.
“Bayangkan saja, mayoritas anak TK ini banyak yang belum bisa mandiri. Sehingga selain menjadi guru, kami juga merangkap sebagai pengasuh peserta didik,’’ ujarnya.
Mewakili para guru TK lainnya, dirinya berharap agar Pemkab Pelalawan dapat memperhatikan kesejahteraan guru TK. Salah satunya meningkatkan gaji dan membantu peningkatan status guru TK ini menjadi ASN PPPK.
Sementara itu, Ketua PGRI Riau Dr Adolf Bastian MPd mengatakan, memang ukuran sejahtera bagi setiap orang terutama bagi guru-guru sangat normatif.
Namun jika ukuran kesejahteraan tersebut diukur dari UMR, disebutkannya masih banyak guru di Riau yang menerima gaji di bawah UMR.
“Bahkan ada yang masih menerima gaji di bawah Rp1 juta, terutama yang mengajar di daerah di bawah naungan yayasan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, khusus guru-guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) lulus sertifikasi dan guru-guru yang mengajar di sekolah swasta favorit, keperluan untuk hidup layak sudah terpenuhi.
“Namun jumlahnya juga tidak sebanding dengan guru-guru yang saat ini masih jauh dari harapan terkait penerimaan upahnya,” sebutnya.
Terkait adanya perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) saat ini, menurutnya juga belum banyak mengurangi jumlah tenaga guru yang masih berstatus honor. Karena kuota yang diberikan pemerintah juga masih sangat terbatas.
“Penerimaan guru PPPK itu kuotanya masih minim dan belum bisa menampung semua guru honorer,” katanya.
Masih adanya guru yang digaji di bawah UMR, di satu sisi PGRI prihatin namun di satu sisi salut dengan pilihan profesi yang diambil sebagai seorang pendidik.
Karena itu, momentum tahun ini diharapkan prosesi guru mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kami ingin profesi guru ini mendapatkan penghargaan dari sisi materi, supaya guru bisa mengajar dengan tenang serta bisa meningkatkan kompetensinya,” harapnya.
Pihaknya berharap, profesi yang belum sejajar dengan profesi lainnya seperti pengacara atau dokter dari sisi kesejahteraan.
Kemudian visi PGRI yakni memperjuangkan kesejahteraan guru, kemudian meningkatkan kompetensi guru seperti melalui pelatihan dan workshop.
“Kemudian yang ketiga yakni perlindungan hukum terhadap profesi guru. Karena belakangan ini ada guru-guru yang bersangkutan dengan hukum setelah dilaporkan oleh beberapa pihak” sebutnya.
Perlindungan hukum ini, menurutnya saat ini sangat berat. Pasalnya, guru-guru di sekolah saat mengajar saat ini sangat khawatir jika akan melakukan tindakan tegas dalam mendidik karena ada sanksi pidana yang sewaktu-waktu bisa mengancam.
“Tentu kami berharap, ke depannya pemerintah segera membuat UU perlindungan guru. Supaya guru dalam menjalankan tugasnya itu tidak khawatir karena sewaktu-waktu bisa dilaporkan. Padahal guru ini melakukan tindakan tegas itu untuk mendidik supaya anak-anak bisa mengubah karakternya agar lebih baik. Mari kita lindungan profesi guru yang pilihannya untuk mengajar itu didasarkan keinginan pengabdian,” sebutnya.
Baca Juga: Polda Riau Kerahkan 1.615 Personel, Kapolda: Tugas Mulia yang Menentukan Masa Depan Riau
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memberikan perhatian yang cukup terhadap para guru. Khususnya terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah negeri.
“Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi dan TPP bagi guru PNS dan status PPPK. Sedangkan untuk guru honorer baik GTT dan honorer komite sekolah ada insentif tiap bulannya,” ujarnya.
Abdul Jamal menambahkan, menyoroti peran strategis seorang guru membentuk generasi muda. Hari guru tidak hanya menjadi apresiasi, namun sebagai simbol penghargaan terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
“Harapan kita ke depan yang menginginkan guru bekerja secara profesional. Guru kan memang profesi. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, beban guru sekarang sepertinya jauh lebih berat. Sekarang ini sudah mulai perubahan perilaku. Kalau dulu siswa yang di-bully kalau sekarang guru ada yang di-bully siswa,” sambungnya.
Dijelaskan Jama, pemerintah juga terus memberikan pembekalan dan pelatihan terhadap guru agar mereka bisa meningkat kualitas dan tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Pekanbaru, Abdul Gafar MPd menyebutkan PGRI merupakan mitra pemerintah.
Dirinya pun berharap, di samping posisinya sebagai mitra, pemerintah tentu bisa terus memperhatikan kesejahteraan para guru.
“Kita berharap di saat ulang tahun ini, kami bergembira dan sebagai ajang silahturhami membangun solidaristas dan keakraban dengan pemerintah. PGRI posisinya mitra kerja dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah agar guru tetap menjadi prioritas, agar guru bisa sejahtera. Kalau sudah sejahtera otomatis kualitas pendidikan ditingkatkan,” ujarnya.
Dirinya juga menilai pemerintah sudah cukup memberikan perhatian terhadap para guru, terutama guru yang mengajar di sekolah swasta. “Sudah sangat memperhatikan, ya bertahap. Seperti guru swasta juga sudah banyak yang PPPK ada ratusan itu. Artinya perhatian tentu sudah ada namun ya bertahap,” tuturnya.
Pemerintah Diminta Bertindak Adil
Guru Besar Universitas Riau sekaligus seorang pemerhati pendidikan, Prof Dr Afriyanto Daud SPd MEd menilai negara sudah mulai memperhatikan profesi guru sebagai bagian penting pembangunan bangsa.
‘’Dulu, di masa Orde Baru, kehidupan guru sangat memprihatinkan. Namun, sekarang ada insentif tambahan bagi guru tersertifikasi, misalnya sebesar satu bulan gaji,” ujarnya.
Namun, dia menyoroti kebijakan ini hanya berlaku bagi guru PNS dan guru swasta yang telah tersertifikasi.
Padahal, banyak guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengajar belum mendapatkan sertifikasi karena prosesnya yang panjang dan memakan waktu.
“Masih ada guru honorer yang belum tersertifikasi ini yang menerima gaji di bawah UMR, meskipun ada peraturan soal gaji minimum untuk guru,” jelasnya.
Afriyanto juga menyoroti kesenjangan kondisi lingkungan kerja antara sekolah di daerah perkotaan dan daerah terpencil.
“Ada sekolah dengan fasilitas lengkap dan sistem penggajian baik, tetapi banyak juga sekolah di daerah terpencil atau sekolah swasta yang kondisinya jauh dari layak,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu berperan lebih aktif dalam mendukung guru, salah satunya melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dapat dianggarkan dari APBD. Saat ini, sebagian besar sekolah hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat.
Di samping itu, Afriyanto juga memperhatikan perubahan nilai penghormatan terhadap guru, terutama di kalangan generasi muda saat ini.
“Dibandingkan generasi sebelumnya, penghormatan kepada guru dari generasi Z dan generasi alpha sudah mulai bergeser,” ungkapnya.
Ia menilai hal ini dipengaruhi oleh media sosial dan aturan yang melindungi hak anak. Meski guru tidak boleh menggunakan kekerasan fisik, menurut Afriyanto, ada perbedaan antara mendisiplinkan dan kekerasan murni.
“Guru pasti berniat baik, kalau memarahi itu tujuannya mendidik,” tambahnya.
Terkait Kurikulum Merdeka dan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM), Afriyanto menilai ada sisi positif dan negatif.
“Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk berimprovisasi. Namun, improvisasi ini bisa kebablasan tanpa batasan yang jelas,” katanya.
Dia juga mengkritik banyaknya aplikasi digital yang digunakan yang malah membuat kewalahan karena terlalu banyak administrasi online yang menyita waktu.
Menurutnya, beban administrasi ini justru mengurangi waktu mereka bersama siswa di kelas.
Afriyanto menambahkan, penghapusan ujian nasional dan penjurusan di SMA juga menimbulkan risiko penurunan motivasi belajar siswa dan lemahnya dasar ilmu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Ia mengusulkan agar aplikasi dan kebijakan yang ada dievaluasi, sehingga guru dapat fokus pada tugas mendidik siswa dengan lebih efektif.
Afriyanto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kesejahteraan guru honorer. Selain itu, masyarakat diimbau untuk mengembalikan penghormatan terhadap profesi guru.
“Harkat dan martabat guru harus dipulihkan. Orang tua, siswa, dan masyarakat harus melihat guru sebagai sosok yang patut dihormati,” tuturnya.
Kualitas Ditingkatkan, Kesejahteraan Diperhatikan
Plt Kepala Disdikpora Kuansing H Herizon didampingi Kabid Dikdas Zulmaswan, Kamis (21/11) pekan lalu mengatakan, sesuai instruksi Bupati Kuansing, pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu, kualitas pendidikan dan SDM guru tenaga pengajar di Kuansing dengan melakukan bimbingan teknis, peningkatan dan penguatan program kurikulum merdeka, sekolah penggerak, program P5, dan lainnya.
Mereka yang berprestasi diberikan piagam penghargaan sebagai bentuk motivasi dan ucapan terimakasih.
Di sisi lain, Disdikpora menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga guru dan murid merasa nyaman dalam proses belajar mengajar.
Upaya peningkatan kualitas, mutu pendidikan dan SDM guru, tak dipungkiri Herizon harus sejalan dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Karena tidak semua guru mengajar di daerah kota, tetapi sampai ke pelosok desa.
Herizon berharap, ke depan kualitas, mutu pendidikan dan SDM guru di Kuansing semakin baik dan meningkat. Begitu pula kesejahteraannya.
Ketua PGRI Kuansing, Dr Familus SPd MPd mengatakan, kalau berbicara kesejahteraan guru, relatif dan belum ada ukurannya. Namun sekarang, memang tunjangan penghasilan yang diterima guru baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah cukup lumayan.
Mulai dana sertifikasi bagi guru yang sudah memenuhi syarat, ada tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, terluar dan terdepan (3T) serta ada TPP dari pemerintah daerah. Namun berbagai tunjangan itu belumlah merata.
Sertifikasi hanya diterima bagi guru PNS dan PPPK yang sudah memenuhi syarat. Dan itu tidaklah mudah. Sementara guru non PNS termasuk guru komite sekolah, belum terperhatikan oleh pemerintah. Sementara tugas pengabdiannya sama.
Makanya, dalam berbagai pertemuan, PGRI Kuansing menyarankan untuk daerah terpencil yang non-PNS, pemerintah daerah bisa mengangkatnya menjadi guru bantu (GB) daerah dan pemerintah pusat dinilai perlu menambah tunjangan daerah 3T.
Begitu pula dengan guru yang berstatus sebagai guru komite. Pemerintah bisa mengangkatnya menjadi GB dan atau PPPK.
“Mereka ini tidak dapat apa-apa. Karena gaji atau honor mereka tergantung pada kemampuan keuangan sekolah bersangkutan,” kata Familus.
Solusi lain yang disuarakan PGRI adalah, menyarankan agar pemerintah daerah bisa menganggarkan dana BOSDA. Sehingga bisa ikut membantu kesejahteraan guru yang masih berstatus non-PNS atau PPPK. Hanya saja usulan itu belum bisa tertampung mengingat ketersediaan anggaran.
Ketua PGRI Pelalawan, Leo Nardo SPd, Ahad (24/11) mengatakan permasalahan peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu upaya yang sangat ini tengah diperjuangkan. Pihaknya telah mengusulkan penambahan insentif guru yang telah diakomodir Pemkab Pelalawan.
Intensif guru Taman Kanak-Kanak (TK) menjadi sebesar Rp300 ribu per bulan. Di mana setiap guru honorer diberikan upah atau gaji sebesar Rp1.550. 000 per orang setiap bulan.
‘’Begitu juga dengan masih adanya guru di pedalaman yang kesulitan untuk mengajar ke sekolah karena tidak adanya transportasi,’’ ujarnya.
‘’Kami telah mengusulkan adanya pengadaan bus bagi guru yang harus menempuh jarak jauh karena tidak ada transportasi. Intinya, kita dari PGRI dan Pemkab Pelalawan akan terus berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan para guru. Dan ini tentunya pasti akan terus kita kawal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SDN 04 Mekar Delima, Desa Mekar Delima, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Bengkalis Muhmamad Yasin menyebutkan, profesi guru memerlukan komitmen dan dedikasi yang tinggi, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat.
“Ya, sebagai guru yang mengabdi di daerah terpencil dan terisolir, kami berharap agar pendidikan di Indonesia bisa semakin maju dan memberikan dampak positif bagi generasi muda. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Kami sebagai guru harus mampu mengikuti perubahan ini,” ucapnya.
Namun di sisi lain, ia juga berharap teknologi tidak menggantikan esensi dari interaksi langsung antara guru dan murid. Dirinya juga berharap agar kesejahteraan guru dapat lebih diperhatikan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru akan berdampak langsung pada motivasi dan semangat mereka dalam mengajar.
Selain itu, orang tua juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak sejak dini.
“Jadi kami berharap ada kolaborasi yang lebih erat antara guru dan orang tua. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan kami tidak bisa melakukannya sendirian,” ucap Yasin.
Penjabat Bupati Kampar Hambali yang juga Dewan Penasehat PGRI menjelaskan, program-program Pemkab Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru di antaranya melakukan penyesuaian Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara berkala sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
Hambali menyampaikan Pemda Kampar juga memastikan pembayaran TPG tepat waktu dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan. Melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme pembayaran TPG untuk memastikan efisiensi dan transparansi.
Tambahan penghasilan (Tamsil) memberikan tambahan penghasilan bagi guru yang memiliki beban kerja tinggi atau bertugas di daerah terpencil. Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan dalam pemberian Tamsil. Melakukan evaluasi berkala terhadap pemberian Tamsil untuk memastikan keadilan dan efektivitas.(ilo/end/sol/dac/wir/ind/mng/sah/das)
Editor : Rindra Yasin