PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 digelar Rabu (27/11) besok. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan seluruh logistik telah sampai ke daerah pemilihan (dapil).
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menuturkan, secara teknis seluruh logistik tinggal pendistribusian ke tempat pemungutan suara (TPS) sejak Senin (25/11) hingga Selasa (26/11) hari ini. ”Kami juga tengah mempersiapkan membangun TPS-TPS,” jelasnya, Senin (25/11).
KPU memastikan bahwa KPU tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan telah siap memberikan pelayanan terbaik. ”Kami berharap semua elemen masyarakat mendukung pilkada serentak sehingga dapat berjalan dengan sukses dan aman,” terangnya.
Di Riau, KPU Pelalawan tengah melakukan tahap pendistribusian logistik di 118 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. Hal ini disampaikan Ketua KPU Pelalawan, Barpri Naldi SSos kepada Riau Pos, Senin (25/11). “Alhamdulillah, hingga saat ini, kami telah mendistribusikan logistik Pilkada Pelalawan di 10 kecamatan dan telah sampai di KPPS seluruh desa dan kelurahan tanpa adanya kendala. Seperti Kecamatan Kuala Kampar, Pangkalan Kuras, dan Pelalawan,’’ ujarnya.
“Dan khusus hari ini (kemarin, red) ada tujuh kecamatan. Yakni Kecamatan Teluk Meranti, Langgam, Bunut, Petalangan, Lesung, Ukui, dan Kerumutan. Kita targetkan besok (hari ini, red) tuntas pendistribusian logistik tersebut karena hanya tinggal 2 kecamatan,” terangnya.
Diungkapkan Bapri Naldi bahwa, ada tujuh jenis logistik atau perlengkapan pemungutan suara, yakni kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi pilihan dan TPS. Selain itu, juga ada alat pencoblosan, formulir atau sertifikat hasil model C hasil KWK, model C hasil salinan KWK, DPT DPtb, daftar hadir, tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saksi, dan petugas keamanan (Pam) TPS.
Untuk surat suara, sambungnya, ada sebanyak 301.469 surat suara yang terdiri dari 291.888 jiwa DPT ditambah DPTb-1 sebesar 2,5 persen. Kemudian kotak suara untuk 618 TPS juga telah siap didistribusikan dengan total 2.472 bilik suara atau masing-masing empat bilik suara di setiap TPS. Sedangkan surat suara untuk pemilihan gubernur sebanyak 299.469 surat suara.
“Intinya, untuk masalah logistik hingga saat ini tidak ada kendala dan telah siap didistribusikan yang ditargetkan besok (hari ini, red) telah rampung dengan dikawal personel kepolisian dari Polres Pelalawan. Sedangkan untuk formulir C6 telah diantar lebih awal karena ini adalah pemberitahuan kepada pemilih,” paparnya.
Di Kuantan Singingi juga demikian, sejak Senin (25/11) semua logistik Pilkada didisribusikan ke PPK. Dari jadwal, pendistribusian semua logistik itu dilakukan dalam dua hari. Di mana logistik itu dimasukkan ke dalam 1.216 kotak. ‘’Hari ini (kemarin, red), logistik didistribusikan ke 14 kecamatan dengan jumlah 1.036 kotak. Sementara besok (hari ini, red) untuk satu kecamatan, yakni Kuantan Tengah dengan 180 kotak,’’ ujar Ketua KPU Kuansing Wawan Ardi saat pelepasan logistik di KPU Kuansing, Senin (15/11).
Di Rokan Hilir, distribusi logistik ke Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) didistribusikan dengan menggunakan kapal cepat (speed boat). Pendistribusian logistik pilkada tersebut dilakukan di Pelabuhan Oliong di Bagansiapiapi, Senin (25/11).
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Farel menyebutkan, logistik pilkada diangkut menggunakan sebuah boat ke tiga tempat terpisah. “Hari ini (kemarin, red) diberangkatkan menuju ke Kepenghuluan Sungai Daun sebanyak 10 TPS dikali dua jenis logistik yakni pemilihan gubernur dan bupati. Setelah itu diantarkan untuk wilayah kepenghuluan Palika untuk sebanyak sembilan TPS juga dikalikan dua. Seterusnya logistik dibawa ke Panipahan,” katanya.
Berbeda dengan kecamatan lainnya, di mana distribusi logistik dipusatkan di sekretariat PPK atau di kantor kecamatan, untuk di wilayah Kecamatan Palika, pendistribusian logistik langsung diantarkan ke dua tempat yang dinilai cukup sulit kalau dijangkau dari jalur darat. Dua wilayah kepenghuluan itu yakni Kepenghuluan Sungai Daun dan Kepenghuluan Palika.
“Untuk logistik lainnya dibawa ke kantor camat, setelah itu didistribusikan pada 26 November ke enam desa lainnya di Kecamatan Palika,” kata Farel.
Terkait dengan pendistribusian yang lebih awal di dua kepenghuluan itu terangnya karena pertimbangan keadaan jalan yang sulit ditempuh membawa logistik, dan hal itu telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak baik KPU Rohil, kepolisian dan juga pihak pengawas pemilu.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama sekaligus konferensi video terkait pengamanan pilkada, Senin (25/11). Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon.
Kapolri mengatakan, rapat bersama itu bertujuan untuk memastikan kesiapan pilkada serentak. Khususnya terkait dengan pengamanan wilayah-wilayah rawan. ”Kami sudah mengantisipasi,” paparnya.
Salah satu wilayah rawan saat pilkada adalah Papua. Lalu, wilayah rawan dengan kriteria calon tunggal dan wilayah rawan dengan pasangan calon dua kubu. Selanjutnya, wilayah terluar atau pelosok yang mengalami kesulitan dalam distribusi logistik. ”Wilayah rawan ini ditangani dengan metode masing-masing yang sesuai dan cocok dengan wilayah tersebut,” terangnya.
Dia mengatakan, langkah pertama adalah memastikan semua logistik pilkada telah terdistribusikan dengan tuntas. Termasuk ke wilayah terluar, terjauh, dan pelosok. ”Polri yakin bisa mengamankan semuanya, terlebih dibantu dukungan TNI,” ujarnya.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bersiap menangani kasus sengketa pilkada. Senin (25/11) MK melantik 735 personel gugus tugas. Merekalah yang akan menangani sengketa Pilkada 2024. Gugus tugas ini akan bekerja mulai 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.
Ketua MK Suhartoyo memprediksi jumlah sengketa pilkada meningkat dibandingkan sebelumnya. Sebab, jumlah daerah yang menggelar pilkada tahun ini jauh lebih banyak. ”Proyeksinya kan sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih,” ujarnya seusai melantik gugus tugas di Gedung MK, Jakarta.
Selain jumlah daerah, ada faktor lain yang memengaruhi. Yakni, jumlah pasangan calon. Bisa saja di satu daerah hasilnya digugat lebih dari satu paslon. Faktor lain yang juga memengaruhi adalah kepercayaan terhadap MK.
”Kalau mereka masih yakin, mungkin akan membawa persoalan pilkada ke MK. Tapi, kalau mereka memilih untuk tidak ke MK, kan itu pilihan masing-masing juga,” jelasnya.
Untuk menghadapi potensi meningkatnya gugatan, Suhartoyo memastikan MK telah memiliki strategi. Misalnya, menghentikan sementara persidangan pengujian UU.
Teknis persidangan juga akan mengikuti sistem panel. Hakim akan dibagi menjadi beberapa panel. Dengan cara itu, penanganan gugatan bisa lebih cepat. ”Tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara legislatif (pileg) kemarin,” jelasnya.(amn/dac/fad/far/idr/c19/oni/jpg)
Editor : Rindra Yasin