RIAUPOS.CO - Menjadi orang nomor satu di Provinsi Riau dengan jabatan gubernur, bukanlah impian bagi Abdul Wahid. Karena sejak kecil, pria kelahiran 21 November 1980 tersebut mempunyai cita-cita sebagai pengusaha.
“Saya tidak pernah bermimpi atau mencita-citakan diri menjadi gubernur. Sejak kecil saya itu inginnya jadi pengusaha, namun perjalanan hidup membawa saya menjadi seperti ini sekarang,” katanya.
Abdul Wahid menceritakan, semenjak kecil ia sudah hidup dengan kondisi yang pas-pasan. Apalagi sejak sang ayah meninggal dunia semenjak ia masih berusia 10 tahun. Namun meskipun hidup pas-pasan, sang ibu tetap ingin anak-anaknya bersekolah.
“Meskipun harus membiayai kami seorang diri, ibu kami ingin anak-anaknya tetap bersekolah. Saya sempat bertanya, kenapa kami harus sekolah. Ibu saya menjawab agar anak-anaknya mempunyai pola pikir yang terbuka dan memiliki wawasan yang luas,” sebutnya.
Mendengar ucapan tersebut, Abdul Wahid menjadi semangat bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Wahid mengaku mulai tertarik di dunia politik.
“Saya mengenal politik itu saat kuliah. Awalnya saya juga sempat anti dengan politik. Namum setelah saya pelajari, politik itu menarik jika digunakan dengan baik. Karena itu saya ambil bagian di dunia politik hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD,” ujarnya.
Dua kali terpilih menjadi anggota DPRD Riau dan dua kali terpilih menjadi anggota DPR RI, tidak membuat Abdul Wahid berpuas diri. Berkat dorongan dari para tokoh masyarakat dan juga ulama, dirinya maju menjadi calon Gubernur Riau bersama dengan SF Hariyanto sebagai wakilnya.
“Awalnya saya tidak terlalu getol maju menjadi calon gubernur karena sudah terpilih menjadi anggota DPR RI. Namun banyak tokoh masyarakat yang datang termasuk Ustaz Abdul Somad yang meminta saya untuk maju. Kemudian saya yakinkan diri bahwa ini jalan hidup saya,” sebutnya.
Dengan perjuangan dan kerja keras seluruh tim, pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto berhasil meraih suara terbanyak pada Pilkada Serentak 2024. Waktu pelantikan keduanya pun hanya menunggu beberapa saat, Kamis (20/2) hari ini.
Abdul Wahid mengaku tidak terlalu banyak melakukan persiapan untuk mengikuti acara seremonial pelantikan. “Menjelang pelantikan ini yang saya siapkan adalah diri saya karena akan ada tanggunga jawab besar yang akan dipikul untuk kesejahteraan masyarakat Riau,” ujarnya.
Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya saat sudah menjadi Gubernur Riau nantinya. Yakni akan kesulitan untuk menyalurkan salah satu hobinya menemani sang istri pergi ke pasar setiap akhir pekan.
“Hobi saya itu kalau akhir pekan menemani istri ke pasar. Saya belum tahu ini, besok kalau sudah dilantik apakah masih bisa menjalankan hobi itu atau tidak? Karena pastinya akan lebih banyak kegiatan,” sebutnya.
Usai pelantikan nantinya, Abdul Wahid mengaku sudah mempersiapkan program-program prioritas yang menjadi visi misi dan janji kampanyenya saat itu. Seperti pembenahan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dan pembukaan lapangan kerja.
“Begitu di lantik, kami tentu akan langsung menjalankan program prioritas. Mulai dari bidang insfrastruktur, kesehatan, Pendidikan dan juga penyediaan lapangan pekerjaan,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan, banyak harapan pihaknya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Namun beberapa di antaranya yang konkrit adalah menyelesaikan sengketa agraria dengan mengedepankan kepentingan rakyat, apalagi di kawasan ulayat.
‘’Selain itu, tegakkan Pergub No 45 dan 46/2018 tentang muatan lokal di lembaga formal dan ruang publik. Misalnya, galakkan ikon Melayu Riau seperti pada arsitiktur dan bahasa, contoh pada nama kegiatan. Semua ini selaras dengan karakteristik Riau di DDA UU 29/2022 tentang Provinsi Riau sebagai daerah beradat dan berbudaya Melayu,” harapnya.
Hal-hal di atas menurutnya merupakan sesuatu yang mendesak. Sebab selain dihadapkan pada dinamika internal, kesemua hal di atas berhadapan dengan persoalan regional dan global. Lahan misalnya, tidak akan bertambah, sementara perebutan terhadapnya makin besar. Kondisi ini dapat menjadi bom waktu bagi kantibmas, sedangkan jaminan ketersediaan lahan pada masa depan amat kabur.(adv/sol)
Editor : Rindra Yasin