PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah diterbitkan. Program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan.
Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid menargetkan Program Sekolah Rakyat di Riau mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026. Menurutnya, kesiapan tidak hanya berada di level provinsi, tetapi juga sudah mencakup seluruh kabupaten dan kota di Riau. “Sekolah Rakyat provinsi sudah siap dan kabupaten/kota juga sudah siap,” kata Gubri Abdul Wahid, Jumat (18/7).
Pihaknya menargetkan agar tahun ini sudah ada murid yang diterima di Sekolah Rakyat. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk tidak menunda pelaksanaan program ini meskipun masih dalam tahap pembangunan fasilitas. “Di provinsi saya usahakan tahun ini sudah bisa menerima murid,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Wahid menyebutkan akan memanfaatkan Gedung Asrama Haji yang terletak di Jalan Mekar Sari, Pekanbaru. Asrama tersebut mampu menampung sekitar 300 hingga 500 murid. “Skemanya memakai asrama haji yang ada di belakang Kantor DPRD Riau. Kapasitasnya bisa 300-500 orang,” jelasnya.
Wahid mengungkapkan, awalnya Pemprov Riau berencana untuk memanfaatkan fasilitas ruangan di Pesantren Teknologi Riau sebagai lokasi sementara. Namun rencana tersebut urung dilakukan karena masih adanya aktivitas pendidikan reguler di lokasi tersebut.
Alhasil, ia mengambil inisiatif untuk menggunakan ruang kelas baru di Asrama Haji yang dinilai lebih siap digunakan. Ini menjadi solusi cepat sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang dijadwalkan rampung tahun depan. “Karena bangunannya tahun depan, tapi kita harus menerima muridnya tahun ini,” kata Gubri.
Langkah ini diambil agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera merasakan manfaat dari program pendidikan inklusif ini. Untuk mekanisme seleksi, Wahid menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Kementerian tersebut memang telah ditunjuk secara langsung oleh Presiden RI untuk mengurusi proses seleksi khusus bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program ini.
“Yang diterima mulai SD, SMP, sampai SMA. Penyeleksiannya kita serahkan kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden RI khusus untuk masyarakat miskin,” tuturnya.
Seleksi Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa Mulai Berjalan
Total 80 pemerintah daerah (Pemda) mengikuti Desk Sekolah Rakyat sejak Rabu (16/4) lalu di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kementerian Sosial (Kemensos) menyebutkan kabupaten, kota, dan provinsi berkomitmen menyelenggarakan program pendidikan bagi siswa miskin itu.
Diikuti 280 Pemda, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, Desk Sekolah Rakyat dibuka selama lima hari, pada 16-17 April 2025 dan 21-23 April 2025. Pada hari pertama, ada 80 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengikuti kegiatan tersebut.
”Sampai hari Rabu (23/4), diperkirakan 280-an pemda yang akan ikut dalam proses komunikasi dalam rangka percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini,” ucapnya, Jumat (18/4).
Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, seluruh daerah mulai memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan seperti guru dan kepala sekolah (kasek). Prioritasnya adalah guru yang berstatus pegawai negri sipil (PNS). Setelah itu, baru guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh maupun paruh waktu.
Namun, kata dia, bila belum mencukupi, maka akan dibuka rekrutmen guru baru dari lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan. Selain guru, Kemensos dan pemda mulai mulai memetakan calon siswa sekolah rakyat.
Pada tahap awal, diprioritaskan untuk siswa yang belum bersekolah atau putus sekolah. “Syarat administrasi yang pertama, harus ada di DTSEN. Setelah itu kita survei ke rumahnya, apakah benar-benar mereka menjadi bagian dari keluarga yang memang memerlukan dukungan kita,” paparnya.
Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim itu menambahkan, kurikulum sekolah rakyat masih dimatangkan. Pihaknya tidak menutup kemungkinan Sekolah Rakyat memakai kurikulum seperti sekolah formal namun dengan sejumlah tambahan.
”Misalnya, akan ada tambahan matrikulasi di awal sebagai bentuk penyesuaian bagi anak-anak sebelum menjalani proses belajar mengajar,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, dalam proses rekrutmen guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, jika prosesnya dilakukan melalui kontrak kerja individu. Selain itu, ditekankan pula bahwa guru yang dikontrak ini tidak terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah bekerja di satuan pendidikan saat ini.
Mereka berasal dari guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) pra jabatan. “Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak khusus untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” jelasnya.
Selain itu, ada kualifikasi khusus yang nanti diberikan. Misalnya, guru bersedia mengajar full time di Sekolah Rakyat. Kemudian, mereka bisa jadi tak hanya mengajar satu mata pelajaran. “Dan harus disampaikan di awal. Nantinya akan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya pun tengah menyisir para guru tersebut sesuai dengan alamat masing-masing. Mengingat, pemilihan guru sekolah rakyat ini akan disesuaikan dengan kedekatan antara lokasi sekolah dan tempat tinggal sang calon guru. “Untuk BNBA (by name by address) dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik, diserahkan pada 24 April,” ungkap Mu’ti.
Kemudian, terkait kepala sekolah, menurutnya, ini akan diputuskan berdasarkan jumlah muridnya. Bisa jadi, di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, dan SMA.
Mu’ti melanjutkan, untuk kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat akan cukup berbeda. Yakni, individual approach atau pemetaan peserta didik di awal. Dia menilai, setiap anak memiliki capaian pembelajaran masing-masing. Karenanya, nantinya siswa pun bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti awal tahun ajaran. “Multi entry multi exit,” sambungnya.
Kendati begitu, dia menegaskan, multi entry multi exit ini tidak dimaknai dengan kebebasan untuk berhent sekolah kapan saja. “Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut dia, untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN. “Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” paparnya.(sol/mia/aph/jpg)
Editor : Rindra Yasin