PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Rencana Gubernur Riau Abdul Wahid menjual Stadion Utama Riau mendapat respon dari berbagai pihak. Ini karena sebelumnya Gubri sempat mengeluhkan perihal biaya perawatan yang tinggi di tengah kondisi keuangan daerah defisit.
Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri yang membidangi pendapatan menyebut kondisi keuangan Pemprov Riau memang tidak baik-baik saja.
Ia bahkan menyebut Pemprov Riau saat ini tengah mengalami krisis pendapatan.
"Jarak antara penerimaan dengan belanja itu jauh sekali. Harus ada langkah yang dalam tanda kutip, radikal sedikit. Agar bisa memperoleh penerimaan daerah," ujar Edi Basri, Sabtu (3/5/2025).
Menurut Edi, saat ini Gubri belum ada membuat kebijakan yang nyata dalam menambah pundi-pundi PAD.
Sebab, ketimbang mengharapkan menjual aset, ia lebih menyarankan Gubri untuk mencari pendapatan dari sektor lain. Agar aset yang sudah ada bisa terawat dan termanfaatkan dengan baik.
"Banyak yang bisa digarap. Saya contohkan saat ini ada 1,5 juta kendaraan plat BM yang nunggak pajak. Ini harus diperbaiki tata kelolanya. UPT diganti semua agar bisa mengejar target," sambung Edi.
Dia menganalogikan bila 1,5 juta kendaraan tersebut, 1 juta diantaranya merupakan kendaraan roda 4, maka minimal pajak yang diperoleh per 1 kendaraan bisa Rp1 juta.
Bila dikalikan 1 juta kendaraan, maka pemprov mendapat pemasukan sebanyak Rp1 triliun.
"Makanya ini harus dikejar. Gubernur memang harus melakukan langkah nyata untuk keberlanjutan pembangunan," tegas Edi.
Politisi Gerindra ini menambahkan, selain itu ada lagi kebijakan yang selalu ia dorong dilaksanakan, namun belum terealisasi.
Yakni dengan mewajibkan seluruh kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di Riau, beralih ke BM.
"Berani tidak Gubri mengeluarkan kebijakan tersebut? Bila perlu buat satgasnya. Ada perwakilan pemerintah di sana, ada dewan, ada kepolisian, ada kejaksaan. Bila perlu kita libatkan TNI juga. Tinggal datangi satu-satu perusahaan yang ada. Kalau masih ada yang kendaraan operasional nya non-BM, maka cabut saja izinnya," tantang Edi.
Dikatakan Edi, di Riau sendiri saat ini ada ribuan perusahaan. Baik yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian hingga pertambangan.
Ada banyak kendaraan operasional yang digunakan masih berplat non-BM. Ini dirasakan dia sangat merugikan Provinsi Riau.
"Dia beroperasi di Riau, bayar pajak ke daerah lain. Orang dapat uang, kita dapat jalan rusak," sesal Edi.
Editor : Rinaldi