UKUI dan PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Restorasi atau pengembalian kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang telah rusak oleh kebun sawit perlu tenaga kerja yang banyak dan harus berbasis hak asasi manusia (HAM). Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Dr Hanif Faisol Nurofiq SHut MP usai meninjau progres penertiban, proses penebangan pohon sawit dan upaya reforestasi atau penghijauan, Ahad (13/7).
Saat peninjauan Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, Bupati Pelalawan Zukri, dan jajaran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Kunjungan dimulai dari Posko Taktis TNTN Kecamatan Ukui, Pelalawan.
Dalam sambutannya, Menteri Hanif menegaskan komitmen pemerintah untuk merestorasi kawasan TNTN yang kini rusak parah akibat alih fungsi lahan, terutama menjadi perkebunan sawit. Mirisnya dari total luas lebih dari 81 ribu hektare, sekitar 70 ribu hektare telah beralih fungsi jadi kebun sawit dengan berbagai usia. Sebagian besar dikuasai masyarakat secara nonformal.
“Ya, Restorasi Taman Nasional Tesso Nilo akan kita lakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Kita paham masyarakat sudah lama tinggal di sana memiliki budaya dan kehidupan yang sudah terbentuk. Sehingga dalam setiap langkah, hak asasi manusia (HAM) harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya, Ahad (13/7).
‘’Upaya tranformasi dari kebun sawit menjadi hutan akan dilakukan dengan pendekatan berbeda. Ini memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak, maka keberadaan masyarakat di sana tetap kita perlukan untuk menjamin restorasi ini terlaksana dengan terstruktur dan sistematis,’’ tambahnya.
Pemerintah menyiapkan strategi khusus untuk mengembalikan fungsi ekologis TNTN, yang menjadi salah satu habitat penting bagi satwa langka seperti gajah dan harimau Sumatera. Namun, proses transformasi dari kebun sawit kembali menjadi hutan alami tidak akan mudah, memerlukan waktu panjang, biaya besar, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kita tidak ingin restorasi ini hanya sekadar simbolis. Justru masyarakat lokal akan kita libatkan sebagai mitra utama agar mereka turut berperan dalam menjaga dan memulihkan hutan. Jika mereka sejahtera dari proses ini, maka pelestarian akan berkelanjutan,” paparnya. Disinggung terkait relokasi warga di dalam TNTN, Menteri LH belum bisa berbicara banyak kKarena harus dirapatkan terlebih dahulu.
Usai meninjau lapangan, Menteri Hanif bersama Gubri Abdul Wahid, Bupati Pelalawan Zukri, serta tim gabungan dari KLH dan Pemprov Riau langsung menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah teknis lanjutan. Draf langkah tersebut akan segera dibawa ke tingkat pusat dan dibahas dalam sidang bersama Tim Penanganan Kawasan Hutan (PKH) di Jakarta, pekan ini.
Menteri Hanif menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH dan jajaran TNI yang telah bekerja di lapangan untuk mengembalikan fungsi ekologis Tesso Nilo. “Apa yang kita lakukan dalam mengembalikan fungsi hutan Tesso Nilo adalah langkah restoratif yang sangat penting. Saya mengapresiasi dan menjunjung tinggi kerja keras Satgas PKH dan seluruh personel TNI,” terangnya.
Hanif Faisol mengatakan TNTN merupakan kawasan konservasi. Oleh karena itu, kehadirannya saat ini tentu bertujuan untuk menghadirkan solusi damai dalam merestorasi kawasan sekaligus melindungi masyarakat yang sudah lama hidup di dalamnya.
“Saya telah berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan ini merupakan suatu kawasan hutan yang demikian penting sebagai habitat untuk melindungi binatang utama atau megafauna yaitu di antaranya gajah dan harimau Sumatera yang populasinya terus menurun setiap tahun,” bebernya.
Dijelaskan Menteri Hanif bahwa, kondisi megafauna Sumatera kini telah mengkhawatirkan. Dengan begitu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang bertujuan untuk menertibkan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Gajah Sumatera dan harimau Sumatera kecenderungannya semakin tahun, semakin redup. Sehingga, Presiden memerintahkan kepada pihaknya melalui Perpres No. 5 tahun 2025 untuk melakukan penertiban kawasan hutan.
“Jadi, Tesso Nilo ini adalah tempat yang sangat penting untuk melindungi megafauna seperti harimau dan gajah. Karena itu, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk penertiban kawasan hutan, yang saat ini dijalankan oleh Satgas PKH di bawah kepemimpinan Mayjen TNI Dodi Triwinarto,” papar Menteri Hanif.
Dikatakannya, pentingnya keterbukaan data dan kerja sama masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini. Pasalnya, restorasi ini tidak bisa berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk terbuka memberikan data awal yang riil.
“Data ini sangat diperlukan agar Satgas PKH, pak Dodi selaku pelaksana, Gubernur, dan Bupati dapat mengambil langkah yang tepat dan tidak merugikan siapa pun. Pak Presiden melalui Menteri Pertahanan telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pelaksanaan penanganan restorasi taman nasional ini. Tentu dalam restorasi ini diperlukan banyak bicara dengan seluruh pihak, tidak terkecuali dengan masyarakat,” ujarnya.
Diungkapkannya, agar tidak terjadinya permasalahan dalam melakukan penertiban kawasan, pihaknya akan melakukan pendataan warga yang tinggal di TNTN. Solusi tersebut akan menjadi dasar supaya setiap kebijakan berpihak pada kelestarian alam dan kehidupan warga. Dengan begitu, langkah awal yang paling penting adalah pendataan secara akurat dan terbuka.
“Untuk itu, maka data (pendataan warga) awal sangat-sangat kami perlukan. Kami ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk bersama-sama merestorasi Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga perlu data awal yang kemudian akan kami olah dengan sangat sistematis,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa, pentingnya kejujuran dan keterbukaan pendataan dari semua pihak. Karena restorasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan solusi damai agar hutan tetap terjaga, satwa tetap hidup, dan masyarakat tetap tenang menjalani kehidupan.
“Pada seluruh masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kita semua, pada budaya yang telah terbentuk di sini, kami harapkan kita terbuka bersama-sama untuk menghadirkan data yang riil. Sehingga satgas, Pak Gubernur, saya sebagai Menteri, dan Pak Bupati bisa mengambil langkah-langkah yang benar dalam melakukan restorasi ini,” ucapnya.
Penanganan TNTN yang disampaikan Hanif juga menepis dua hal. Pertama, kebun sawit di TNTN akan dimusnahkan untuk diforestasi kembali, tidak dipertahankan atau dikelola Agrinas. Kedua, relokasi masyarakat tidak akan dilaksanakan secara sembrono apalagi represif, tapi mengedepankan HAM.
Soal jalan keluar kebun sawit di TNTN sejak awak juga sudah ditegaskan oleh Anggota Satgas PKH Bhramantyo. Ia menegaskan isu kebun sawit TNTN akan dikelola Agrinas tidak benar. Ia menekankan posisi Satgas PKH terkait langkah yang diambil terhadap kebun-kebun sawit di TNTN.
‘’Tidak boleh ada kebun sawit di TNTN. Terkait narasi bahwa Agrinas akan ambil alih pengelolaannya, itu tidak benar. TNTN merupakan rumah bagi gajah Sumatera, kondisinya harus dipulihkan sebagai taman nasional,’’ tegas Randy.
Ucapan Randy ini sejalan dengan sejumlah kegiatan yang dilakukan Satgas PKH yang dipublikasikan Riau Pos di TNTN selama periode akhir Juni hingga pertengahan Juli 2025. Usai menerima penyerahan sekitar 756 hektare sawit, proses penumbangan pun langsung dilaksanakan.
Bahkan, penumbangan kebun sawit seluas 401 hektare milik Nico Sianipar, lalu 311 milik Suyadi dan kawan-kawan di Kecamatan Langgam, serta 54 hektare kebun sawit milik sejumlah kelompok masyarakat di Kecamatan Ukui, dilakukan secara simbolisasi.
Khusus penumbangan atau pemusnahan kebun sawit yang diserahkan Suyadi dan kawan-kawan pada Rabu (2/7) lalu, bahkan disaksikan pula oleh Dirjen ESDM KSDAE KLHK Satyawan Pudyatmoko, Wadan Satgas Garuda Brigjen TNI Dody Triwinarto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono, Kajati Riau Akmal Abbas dan Pj Sekda Provinsi Riau M Job Kurniawan.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Ia menegaskan dukungan penuh Pemprov Riau dalam mendukung upaya penyelamatan TNTN, yang bukan hanya penting bagi ekosistem Riau, tetapi juga bagi keberlangsungan lingkungan global.
“Restorasi TNTN menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperbaiki fungsi ekosistem di kawasan konservasi kritis. Jika berjalan sesuai rencana, TNTN diharapkan kembali menjadi rumah aman bagi satwa endemik Sumatera dan paru-paru hijau Riau yang sesungguhnya,” tuturnya.
Abdul Wahid juga menyampaikan pesan agar seluruh masyarakat jangan terpancing dengan provokasi. Ia menegaskan pendataan adalah kunci kebijakan yang memberikan solusi terbaik. Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat untuk tidak menutup diri terhadap upaya pendataan yang dilakukan oleh Satgas PKH.
“Jangan sampai tidak mau didata, jangan terprovokasi. Artinya kita pemerintah ini ingin mencarikan solusi yang terbaik. Jadi semua di data, dari data inilah nanti kita bisa mengambil kebijakan yang disebutkan Pak Menteri. Artinya, jika tidak ada data dari masyarakat, maka pemerintah akan kesulitan menyusun solusi yang sesuai. Jangan sampai kita menganggap pemerintah tidak mau berdiskusi, padahal kita justru menunggu partisipasi aktif masyarakat,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Pelalawan Zukri turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan aktif mendukung proses restorasi yang sedang berjalan. “Kami harap masyarakat memberikan data yang sesungguhnya kepada tim di lapangan. Ini bagian dari proses yang dirancang pemerintah agar restorasi dilakukan secara adil dan terukur,” tuturnya.(amn/end/sol/das)
Laporan TIM RIAU POS, Ukui dan Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian