PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) resmi dimulai, Senin (13/7). Sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem itu dilaksanakan di 63 titik di seluruh Indonesia. Di Riau, baru Pekanbaru yang memulai. Sedangkan kabupaten/kota lain termasuk provinsi belum.
Suara langkah kaki para siswa terdengar pelan memasuki halaman Balai Sentra Abiseka di Kecamatan Rumbai, Senin (14/7). Bukan sekadar langkah biasa, ini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di sinilah, Sekolah Rakyat Pekanbaru, salah satu dari 63 sekolah rakyat inisiatif Kementerian Sosial di seluruh Indonesia resmi memulai kegiatan belajar mengajarnya.
Di tengah udara pagi yang masih sejuk, Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM hadir langsung membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dengan penuh semangat, Agung menyambut para siswa yang menjadi bagian dari generasi pertama Sekolah Rakyat di Kota Bertuah.
“Setelah kami para orang tua selesai mengantar anak-anak ke sekolah pagi ini (Senin, red), kami jajaran pemerintah kota langsung ke sini (Balai Sentra Abiseka) untuk membuka kegiatan MPLS. Alhamdulillah, ini bentuk nyata dari perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Agung. Sekolah Rakyat ini menampung 100 siswa tingkat menengah pertama. Mereka tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga tempat tinggal di asrama dan jaminan kehidupan yang lebih layak. Seluruh biaya operasional ditanggung pemerintah pusat, termasuk bantuan untuk keluarga para siswa.
“Kalau rumahnya tidak layak, akan diperbaiki. Kalau orang tuanya kesulitan ekonomi, akan dibantu oleh Kementerian Sosial. Ini bukan sekadar program pendidikan, tapi juga program pengentasan kemiskinan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” sambung Agung.
Program ini dirancang untuk memutus rantai ketimpangan sosial sejak akar. Anak-anak yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses pendidikan kini bisa belajar tanpa beban biaya, dalam lingkungan yang mendukung dan layak. Agung menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah jembatan keluar dari keterbatasan, menuju masa depan yang lebih cerah.
Dalam beberapa hari ke depan, perwakilan dari kementerian terkait dijadwalkan akan turun langsung meninjau implementasi program ini di Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat benar-benar memberi perhatian serius terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak Indonesia di berbagai daerah.
Agung juga menyampaikan bahwa tahun ini pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di kawasan Tenayan Raya diharapkan selesai. Dengan adanya gedung tersebut, siswa dari berbagai jenjang mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, hingga menengah atas dapat ditampung dalam satu kompleks pendidikan yang terpadu.
“Ini amanah besar. Maka saya mengajak seluruh tenaga pendidik dan pengurus sekolah untuk benar-benar menjalankan tugas ini dengan hati. Karena dari sinilah akan lahir generasi unggul yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki karakter kuat,” pesan Agung.
Tingkat Provinsi Dimulai Akhir Juli
Program Sekolah Rakyat tingkat provinsi untuk satuan pendidikan SMA, direncanakan akan dimulai pada akhir Juli mendatang. Pasalnya, saat ini bangunan sekolah rakyat tersebut masih dilakukan renovasi. Namun, persiapan dari sisi staf pengajar dan calon peserta didik sudah selesai.
“Sekolah rakyat tingkat provinsi rencananya akan dimulai akhir Juli mendatang. Karena saat ini bangunan sekolah yang ada di asrama Haji masih di renovasi,” ujar Kepala Dinas Sosial Riau Zulfadli kepada Riau Pos, Senin (14/7) .
Lebih lanjut dikatakannya, pada tahun pertama ini sekolah rakyat tingkat provinsi akan dikuti 50 siswa yang dibagi dalam dua rombongan belajar. Para siswa tersebut berasal dari 12 kabupaten/kota di Riau. “Siswanya untuk tahun pertama ini 50 orang, mereka diambil dari 12 kabupaten/kota. Proses seleksinya sudah selesai dilakukan,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan, awalnya Pemprov Riau berencana untuk memanfaatkan fasilitas ruangan di Pesantren Teknologi Riau sebagai lokasi sementara sekolah rakyat tingkat provinsi.
Namun rencana tersebut urung dilakukan karena masih adanya aktivitas pendidikan reguler dilokasi tersebut. Sebagai gantinya, ia mengambil inisiatif untuk menggunakan ruang kelas baru di Asrama Haji yang dinilai lebih siap digunakan. Ini menjadi solusi cepat sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang dijadwalkan rampung tahun depan. “Karena bangunannya tahun depan, tapi kita harus menerima muridnya tahun ini,” katanya.
Langkah ini diambil agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera merasakan manfaat dari program pendidikan inklusif ini. Untuk mekanisme seleksi, Wahid menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial.
Kementerian tersebut memang telah ditunjuk secara langsung oleh Presiden RI untuk mengurusi proses seleksi khusus bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program ini. “Penyeleksiannya kita serahkan kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden RI khusus untuk masyarakat miskin,” tuturnya.
Pembangunan di Meranti Telah Disetujui
Usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti disetujui oleh pemerintah pusat. Adapun titik lokasi pembangunan akan berlangsung di lahan seluas 64.624 meter persegi yang terletak di Jalan Pelajar, Dusun 1 Dorak, Desa Banglas, Kecamatan Tebingtinggi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto mengatakan, daerah setempat menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam skala prioritas pusat dalam program astacita presiden tersebut.
“Di Provinsi Riau, hanya dua kabupaten yang masuk dalam daftar pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua. Meranti menjadi salah satu kabupaten selain Kuantan Singingi (Kuansing) juga dapat bagian serupa,” ujarnya, Senin (14/7).
Menurutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meninjau langsung lokasi yang diusulkan. Dari hasil survei itu, Kepulauan Meranti dinyatakan layak. “Kita resmi masuk dalam tahap pembangunan II yang rencananya akan dimulai melalui proses lelang dalam waktu dekat ini,” bebernya.
Dari informasi yang ia terima untuk tahap awal (2B) akan dimulai proses lelang dengan nilai sekitar Rp200 miliar, mencakup pembangunan 100 sekolah di berbagai daerah Indonesia.
Kampar Siapkan SMK PGRI Bangkinang
Pemerintah Kabupaten Kampar sudah menyiapkan beberapa lokasi pilihan yang dapat disesuaikan dengan Sekolah Rakyat, diantaranya bangunan SMK PGRI Bangkinang dan Balai Latihan Kerja.
Wakil Bupati Kampar Mishrati mengatakan, SMK PGRI memiliki sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan ini merupakan lokasi sementara menjelang lokasi definitif sudah dibangun. Mishrati mengatakan, Pemkab Kampar sangat komit untuk menyukseskan Sekolah Rakyat.
’’Apalagi ini merupakan Program Strategis Nasional yang akan menampung pelajar dari masyarakat yang kurang mampu dan miskin, ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Kampar,” jelas Misharti, baru-baru ini.
Misharti menambahkan, dari data yang telah direkap terdapat sebanyak 105 pelajar tingkat SMA yang akan menjalankan pendidikan di Sekolah Rakyat Kabupaten Kampar dan ini telah sesuai dengan Data Terpadu Kondisi Sosial (DTKS) dari Kemensos.
’’Kita berharap Sekolah Rakyat ini segera diwujudkan di Kampar. Untuk SMK PGRI kita telah lakukan komunikasi langsung bahwa yayasan sudah siap pinjam pakai dengan Pemkab Kampar. Sementara untuk yang permanen kita juga sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2026,” jelas Misharti.
Sementara itu, Sekda Kampar Hambali menyampaikan, untuk kelancaran program ini Pemkab Kampar sudah memberitahukan seluruh camat dan kepala desa untuk dapat memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program pendidikan ini terutama dalam memberikan data calon pelajar.
Sementara itu, Asisten Ekonomi Administrasi Pembangunan Suhermimenyampaikan, Pemkab Kampar melalui Dinas Sosial dan BPJS melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan dan jenjang pendidikan dimana akan mendidik pada jenjang SMA dan ini sudah dilakukan koordinasi dengan instansi baik provinsi maupun dengan pusat.
Siapkan Bekas Kampus IPDN
Di Rokan Hilir (Rohil), pemerintah daerah setempat telah melakukan serangkaian persiapan guna menyukseskan program SR tersebut agar bisa diimplementasikan dengan baik. Sejumlah pembahasan telah dilakukan dan memutuskan lokasi berada di bekas Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ujung Tanjung.
Setelah dilakukan rehabilitasi rencana pemanfaatannya tidak hanya sebagai Sekolah Rakyat, namun juga sebagai Balai Latihan Kerja (BLK), mengingat luas lahan mencakup delapan hektare, memungkinkan pengembangan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas secara terintegrasi.
Plt Kadinsos Rohil Deni melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Lidjamsos) Zaiful Alam membenarkan Sekolah Rakyat segera dijalankan di Rohil. “Untuk tahun ajaran baru ini dilaksanakan dan akan launching seluruh Indonesia pada Agustus nanti,” kata Alam, Ahad (13/7).
Untuk jumlah siswa tingkat SMP sebanyak 50 siswa dan tingkat SMA sebanyak 25 siswa. Adapun calon-calon siswa tambahnya sudah ada, yakni anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Rohul Siapkan Lahan 6,8 Hektare
Di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Sekolah Rakyat belum dimulai tahun ini. Meski demikian, Pemkab Rohul menyatakan komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu dengan menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare di dua desa yakni Desa Pematangan Berangan dan Desa Rambah Tengah Utara (RTU), Kecamatan Rambah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Rohul April Liyadi SE MSi saat dikonfirmasi mengatakan, keterlambatan dimulainya program ini disebabkan masih dalam proses pengusulan lahan sesuai persyaratan yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Pemkab Rohul mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai bagian nyata dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Saat ini lahan 6,8 ha untuk SR telah disurvei oleh Kementerian PUPR dan Sentra Abiseka Pekanbaru. Lahan ini dinyatakan layak, namun masih dalam tahap proses sertifikasi oleh BPN Rohul,” jelasnya, Senin (14/7).
Bengkalis Tahun Depan
Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Bengkalis Paulina melalui Sekretaris Dinas Sosial Eji Marlina mengatakan, Sekolah Rakyat akan dilaksanakan pada tahun 2026. Karena saat ini masih penetapan lokasi sekolah sesuai ketentuan dari pemerintah pusat.
“Ya, kita tahun depan baru buka SR karena tahun ini baru penetapan lokasi di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, tepatnya di samping lokasi SDIT Bengkalis,” ujarnya.
Ia menyebutkan, saat proses pemerahan lahan sesuai ketentuan mencapai luas 6 hektare dan saat ini dalam proses pembuatan sertifikat. “Jadi semuanya masih dalam proses, termasuk kesiapan lahan dan bangunan akan dibangun tahun ini. Mudah-mudahan tak ada kendala,” ujar Eji.
Pelalawan Usulkan 24 Rombel
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) kepada Kementerian Sosial. Setidaknya terdapat 24 rombongan belajar (Rombel) mulai tingkat SD, SMP dan SMA diusulkan.
“Ya, kita telah mengusulkan proposal pembangunan SR kepada Kemensos pada bulan Mei 2025 lalu. Usulan itu terdiri dari 24 rombel mulai jenjang SD hingga SMA,” terang Kepala Dinsos Pelalawan drg Ewin Rommel kepada Riau Pos, Senin (14/7).(sol/wir/kom/fad/epp/ksm/amn)
Editor : Arif Oktafian