PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat atas komitmennya dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, serta penerapan pengarusutamaan gender (PUG) secara menyeluruh di seluruh wilayahnya.
Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI) Arifah Fauzi dalam kunjungannya ke Provinsi Riau bersama Wakil Menteri PPPA Veronika Tan, Rabu (23/7).
Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Rumah Aman yang sudah tersebar di 12 kabupaten/kota se-Riau.
Keberadaan lembaga ini tidak hanya tersebar secara merata, namun juga telah memiliki status operasional yang baik, yaitu kelas A dan B, yang menandakan kesiapan dan kelayakan dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. “Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau karena saat ini UPTD PPA-nya sudah ada di semua kabupaten/kota,” ucap Arifah Fauzi.
Apresiasi juga diberikan terhadap capaian Provinsi Riau dalam meraih Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) dengan kategori Nindya berdasarkan evaluasi tahun 2023. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berhasil menyelenggarakan Program PUG secara komprehensif dan berkelanjutan.
Dari 12 daerah yang ada di Riau, sebanyak enam kabupaten/kota berhasil meraih kategori Madya dalam penghargaan PPE, sementara empat lainnya mendapatkan predikat Pratama. Ini menunjukkan bahwa semangat dan komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender tidak hanya hadir di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat pemerintahan kabupaten/kota.
Arifah Fauzi menyebutkan, penghargaan PPE merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif para pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam mendorong pembangunan yang adil dan setara bagi semua gender.
Ia berharap, capaian ini dapat menjadi pemicu semangat bagi daerah lain di Riau yang belum meraih penghargaan, sekaligus memperkuat pencapaian yang sudah ada agar dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
“Mudah-mudahan di tahun 2024, pencapaian ini bisa meningkat lagi, dari Nindya menjadi Mentor. Kita tunggu nanti pengumumannya. Saat ini masih menunggu jadwal dari beberapa pihak,” terang Arifah Fauzi.
Namun begitu, Menteri PPPA juga memberikan catatan penting terkait masih tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Riau. Berdasarkan data, pada tahun 2024 angka perkawinan anak di Riau tercatat sebesar 4,13 persen, angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini memerlukan perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Bisa dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pernikahan diusia anak ini dapat diturunkan lagi,” katanya.
Menurutnya, permohonan dispensasi perkawinan yang masih tinggi menjadi salah satu faktor penyumbang yang harus segera dikendalikan. Maka dari itu, perlu langkah-langkah konkret, kolaboratif, dan lintas sektor agar praktik perkawinan anak dapat ditekan secara signifikan dan dicegah sejak dini, termasuk melalui edukasi, pendampingan, dan regulasi yang konsisten.
“Diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak dalam mengendalikan terjadinya permohonan dispensasi perkawinan hingga level terendah,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengatakan, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah, kehadiran kegiatan peringatan HAN yang banyak diisi dengan berbagai kegiatan seperti senam bersama, membuktikan bahwa membangun daerah tidak melulu soal infrastruktur, tapi juga bagaimana membangun jiwa anak-anak sebagai masa depan bangsa.
“Mudah-mudahan peringatan HAN tahun ini menjadi komitmen bersama dalam meneguhkan kepedulian kita terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak Indonesia,” tuturnya.(adv/sol)
Editor : Bayu Saputra