JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Prabowo Subianto merombak susunan kabinetnya, Senin (8/9). Lima menteri diganti. Istana juga menambah kementerian dengan menunjuk Irfan Yusuf yang sebelumnya sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji menjadi Menteri Haji dan Umrah.
Mereka yang kemarin diambil sumpahnya adalah Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Menteri Perlindungan Pekerja Migran yang semula dijabat Abdul Kadir Karding diganti Mukhtarudin.
Budi Arie dicopot dari Menteri Koperasi digantikan Ferry Juliantono. Lalu, Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak ditunjuk menjadi menteri dan wakil menteri haji dan umrah. Selain itu, Menpora Dito Ariotedjo dan Menko Polkam Budi Gunawan juga dicopot. Namun, hingga tadi malam belum diumumkan nama pengganti definitifnya.
Kabar pergantian ini mulai santer terdengar pada kemarin siang. Baik Budi Arie maupun Karding masih tampak mengikuti rapat di Gedung DPR. “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan (BG). Ada kabar bahwa Sjafrie Sjamsoedin akan menggantikan posisi BG. Namun, dia enggan membocorkan. “Beliau (Prabowo, red) akan menunjuk ad interim. Ini (Keppres, red) belum ditandatangani, kami tidak boleh menyampaikan,” katanya. Dia juga menolak jika pencopotan BG dikaitkan dengan aksi demo yang ricuh pada akhir Agustus lalu.
Sementara itu, pengganti Dito sebagai Menpora juga belum dilantik. Menurut Prasetyo, Menpora anyar masih di luar kota sehingga belum bisa mengikuti pelantikan. “Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” katanya.
Prasetyo juga menampik isu Sri Mulyani mundur. Dia berdalih bahwa pergantian menteri ini merupakan hak prerogatif Presiden. “Pertimbangannya banyak,” kata Prasetyo.
Reshuffle Menkeu Guncang Pasar Saham
Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menkeu membuat tekanan pada pasar saham. Hingga penutupan perdagangan bursa, Senin (8/9) pukul 16.00 WIB, indeks harga saham gabungan (IHSG) merosot 100,50 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,85. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 463 saham drop. Sedangkan 252 saham naik dan 241 saham stagnan.
“Dari awal tahun, investor asing itu keluar (capital outflow) dari pasar Indonesia karena khawatir defisit fiskal Indonesia membengkak. Selama ini Sri Mulyani dikenal memiliki reputasi yang baik untuk menjaga defisit anggaran,” kata analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos (JPG), Senin (8/9).
Menurut dia, reputasi Sri Mulyani menjadi salah satu faktor utama yang menahan tekanan jual di pasar saham selama ini. Kepergiannya menimbulkan kekhawatiran bahwa defisit anggaran bisa melebar jika penggantinya tidak memiliki kapabilitas dan kepercayaan yang sama di mata pasar. “Artinya kalau nanti defisit (anggaran) melebar, khawatir tekanan jual asing akan meningkat pada pasar saham,” ujarnya.
Hans mengatakan, tugas pengganti Sri Mulyani ke depan tidak mudah. Selain menjaga kesinambungan kebijakan fiskal, Menkeu baru harus mampu meyakinkan pasar bahwa disiplin anggaran tetap menjadi prioritas. Sebab, kondisi pasar saat ini sangat sensitif terhadap dinamika politik dan arah kebijakan fiskal.
Terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menilai, selama ini Sri Mulyani diakui dan dipercaya, terutama oleh dunia usaha dan lembaga internasional. Sebab, dia berhasil menjaga kebijakan fiskal tetap stabil, prudent, dan sustainable. Dengan demikian, Indonesia masih merupakan salah satu dari negara yang dipercaya mengelola ekonominya dengan baik dan masih menarik untuk investasi.
“Walau dalam beberapa tahun terakhir, terutama di masa kedua Presiden Jokowi, Sri Mulyani banyak melakukan akomodasi terhadap keinginan Presiden sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya utang publik dan menurunnya kredibilitas kebijakan fiskal sendiri,” terangnya.
Namun, yang harus dihindari adalah persepsi bahwa Sri Mulyani diganti karena peristiwa penjarahan terhadap rumahnya. Apalagi jika penjarahan itu dianggap representasi dari kebijakan Sri Mulyani yang tidak pro rakyat. Sebab, jika demikian, akan mengakibatkan reaksi negatif dari kalangan dunia usaha, pasar, dan masyarakat sendiri.
“Siapapun penggantinya saya kira akan mengalami masalah fiskal yang rumit dan sulit. Pilihan-pilihannya tidak ada yang mudah,” ungkap Fadhil.
Pelayanan Haji Harus Lebih Baik
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah mendapat respons positif Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Dia mengucapkan selamat atas pelantikan Irfan dan Dahnil. “Ahlan wa sahlan. Selamat datang,” katanya, Senin (8/9).
Mustolih mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah lahir di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji musim 2024. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah harus bisa dimaknai sebagai upaya Prabowo memberikan pelayanan haji yang semakin lebih baik. “Kementerian Haji dan Umrah harus menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai utamanya,” katanya.
Mustolih mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah harus berlari kencang. Pasalnya rangkaian haji 2026 sudah berjalan. “Karena memang penyelenggaran haji ini berkejaran dengan waktu,” katanya.
Menurut Mustolih, pemerintah Saudi sudah menetapkan timeline atau tahapan-tahapan penyelenggaran haji 2026. Bahkan beberapa tahapan haji dimajukan. Misalnya kontrak awal layanan masyair sudah berjalan akhir Agustus lalu. “Tahapan-tahapan lain juga mesti harus menjadi perhatian dari kementerian baru ini,” jelasnya.
Tugas lain yang harus dikebut adalah struktur kelembagaan. Selama ini layanan haji berada di bawah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Strukturnya sampai di tingkat Kantor Kemenag kabupaten dan kota. Setelah adanya Kementerian Haji dan Umrah, layanan haji sampai level daerah itu harus bergeser dari Kemenag. Perubahan kelembagaan ini jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat.(lyn/han/oni/das)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian