PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau baru akan menganggarkan ganti rugi lahan pembangunan flyover Garuda Sakti pada tahun depan. Di mana, anggaran ganti rugi lahan tersebut baru akan masuk pada APBD murni 2026.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau Zulfamhi mengatakan, tahun ini pihaknya belum memiliki anggaran untuk pembebasan lahan tersebut. Karena itu, anggarannya baru disiapkan pada tahun depan.
’’Tahun ini belum ada. Tahun depan baru dianggarkan,’’ katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid sebelumnya memastikan pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru, terus dipersiapkan secara bertahap. Tahun ini, pemerintah telah menyelesaikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) sebagai langkah awal sebelum masuk ke tahap perencanaan detail enginering desain.
Ia menjelaskan, proyek ini merupakan hasil koordinasi bersama pemerintah pusat. Anggaran pembangunan dipastikan bersumber dari APBN, sementara pembebasan lahan akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.
‘’Kami sudah sepakati anggarannya dari APBN, kalau pembebasan lahannya dari kami. Tapi nanti uang pembebasan lahan ini akan diganti dengan infrastruktur yang lain,’’ jelas Gubri.
Diungkapkannya, flayover Garuda Sakti dianggap sangat mendesak karena tingkat kemacetan di jalan tersebut semakin parah dari tahun ke tahun. Jalan nasional itu menjadi penghubung utama antarwilayah, terutama akses masuk dan keluar Kota Pekanbaru.
Diterangkannya, keberadaan flyover di lokasi tersebut akan sangat membantu masyarakat. Selain memperlancar arus lalu lintas, juga mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(hen)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian