PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid meminta komitmen pihak perusahaan yang beroperasi di Riau untuk ikut bertanggung jawab memperbaiki jalan. Menurutnya, pemeliharan infrastruktur jalan tersebut bermanfaat dalam mempelancar akses transportasi.
"Kami sudah panggil beberapa pihak perusahaan, intinya mereka tadi sudah menyanggupi melakukan kolaborasi dalam rangka perbaikan jalan yang ada di Provinsi Riau," ujar Gubri Abdul Wahid usai melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (18/9/2025).
Lebih lanjut dikatakannya, perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk berkolaborasi dalam menangani kerusakan jalan di Provinsi Riau, khususnya daerah Minas-Perawang. Ia menambahkan, pola kolaborasi ini akan dilakukan secara bergiliran agar setiap perusahaan memiliki tanggung jawab.
"Jadi saya kasih solusi perusahaan-perusahaan ini harus sepakat saling bekerja sama, entah itu satu kilometer tanggung jawab perusahaan ini, nanti satu kilometer lagi yang lainnya dan begitu seterusnya. Sehingga masyarakat dapat merasakan jalan yang bagus," jelasnya.
Gubri Abdul Wahid juga mengingatkan agar perusahaan patuh terhadap regulasi terkait kendaraan operasional. Menurutnya, sejak Juni lalu Pemprov Riau sudah menyurati perusahaan-perusahaan untuk melakukan mutasi kendaraan. Karena masih banyak ditemukan banyak kendaraan beroperasi di Riau namun plat nomor kendaraannya luar Riau.
"Saya sudah menyurati semua intitas perusahaan mulai dari bulan Juni. Saya sudah mensosialisasikan agar mereka melakukan mutasi kendaraan mereka, baik kendaraan mereka sendiri yang digunakan untuk operasional perusahaan, maupun kendaraan dari vendor," sebutnya.
Diungkapkannya, seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah Riau harus taat aturan, baik terkait kapasitas angkutan maupun administrasi kendaraan. Menurutnya, kepatuhan tersebut sangat penting agar distribusi pajak dapat dirasakan masyarakat secara langsung melalui pembangunan daerah.
"Artinya dia harus membalik namakan ke Riau. Saya tidak menghalangi kalau ada aktivitas orang dari Jakarta, Jambi, Medan atau daerah lainnya kita bebaskan, tapi harus sesuai ketentuan. Tidak ada lagi kendaraan over kapasitas," ungkapnya.
Gubernur Abdul Wahid juga menuturkan, langkah tersebut penting karena kondisi keuangan daerah terbatas untuk melakukan perawatan jalan. Terlebih, APBD Riau tidak sanggup sepenuhnya menanggung beban biaya perbaikan infrastruktur.
"Karena kita sekarang ini kebingungan mencari uangnya. Kebutuhan kita ini banyak dalam rangka perawatan, pembangunan, pemeliharaan terhadap fasilitas publik termasuk jalan," tuturnya.
"Kami tidak punya daya kekuatan finansial fiskalnya untuk mengelola ini. Sehingga tentu kami ajak perhatian swasta dalam rangka juga ikut kolaborasi. Saya kasih batas waktu hingga sampai Desember," lanjutnya.
Editor : Rinaldi