PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Batas akhir pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) jatuh pada hari ini, Selasa (30/9). Sampai malam tadi masih ada tiga daerah, termasuk Provinsi Riau belum menyelesaikan APBDP-nya.
Selain provinsi, tiga daerah yang baru akan melakukan pengesahan pada hari terakhir adalah Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pekanbaru.
Sedangkan daerah lainnya sudah mengesahkan APBD-P sejak beberapa waktu lalu. Daerah tersebut adalah Pelalawan, Kuantan Singingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, Kepulauan Meranti, Kampar, Dumai, dan Rokan Hulu. Khusus Rokan Hulu dan Bengkalis, paripurna pengesahan APBD-P oleh DPRD setempat digelar Senin (29/9).
Di antara daerah tersebut, ada yang sudah selesai diverifikasi Pemprov Riau dan APBD-P sudah dijalankan, seperti di Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Dumai, dan Kampar.
Untuk mengejar batas akhir pengesahan APBD-P, DPRD Riau pun menggelar rapat paripurna pada Senin (29/9). Salah satu agenda rapat ini adalah penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan fraksi DPRD terkait Ranperda Perubahan APBD 2025. Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyebutkan, seluruh masukan fraksi pada rapat paripurna lalu sangat diapresiasi dan akan menjadi acuan dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah.
“Seluruh saran dan masukan merupakan hal penting untuk kelancaran dan pembangunan daerah. Sehingga, pembangunannya dapat berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat Riau,” ujarnya. Sekda sampaikan, anggaran belanja APBD Perubahan saat ini diarahkan ke empat prioritas utama. Yakni pelayanan dasar, pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan penanganan bencana.
Diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat paripurna penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Kamis (25/9) pekan lalu. Dalam penandatangan MoU ini, dewan dan Pemerintah Provinsi Riau sepakat APBD-P berada di angka Rp9,4 triliun.
Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengungkapkan, ada penurunan jumlah anggaran dari APBD murni 2025 sebesar Rp9,6 triliun. Pada perubahan ini turun sekitar Rp200 miliar menjadi Rp9,4 triliun. “Ada kegiatan dana alokasi khusus (DAK) yang tidak terserap. Jadi dari Rp380 miliar DAK, sekarang hanya tinggal sekitar Rp200 miliar,” ucap Kaderismanto.
Di Indragiri Hulu, DPRD setempat menjadwalkan paripurna pengesahan APBD-P, Selasa (30/9) hari ini. Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat sudah mengimbau anggota dewan untuk hadir karena pengesahan ini merupakan kepentingan rakyat.
“Sesuai rencana dan surat yang sudah kami sampaikan, rapat paripurna pengesahan perubahan APBD tahun anggaran 2025 dilaksanakan besok (Selasa, red),” ujar Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat, Senin (29/9).
Ketua DPRD menegaskan tidak ada alasan bagi anggota DPRD tidak hadir. Sebab, pembahasan sudah melalui proses, mulai dari waktu, pikiran hingga anggaran. “Semoga melalui pembahasan yang kami lakukan, anggaran yang ada di perubahan APBD 2025 dapat berpihak kepada rakyat,” harapnya.
Di Rokan Hilir (Rohil), pengesahan APBD-P dijadwalkan, Selasa (30/9) hari ini. Hal itu diketahui dari masih berlangsungnya pembahasan intensif antara DPRD Rohil dengan pemkab atau TAPD setempat pada Senin (29/9). “Masih dibahas bersama. In sya Allah besok (Selasa, red) siang pengesahan,” ujar Sekdakab Rohil Fauzi Efrizal.
Diketahui dari penyampaian nota keuangan yang disampaikan Bupati Rohil H Bistamam, rancangan perubahan APBD sebesar Rp2.585 miliar lebih atau bertambah Rp57miliar lebih. Belanja daerah, pada APBD 2025 (murni) ditetapkan Rp2,619 miliar lebih, sementara belanja daerah pada APBD perubahan direncanakan sebesar Rp2,599 miliar atau berkurang sekitar Rp19 miliar lebih.
Sementara setelah penyampaian nota keuangan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Salah satu fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Devi Paranita mengharapkan Pemkab Rohil dapat meningkatkan target pendapatan daerah. “Untuk itu perlu dimaksimalkan potensi yang ada dari PAD,” kataya.
Terdapat delapan fraksi di DPRD Rohil yang menyampaikan pandangan baik dibacakan secara langsung melalui jubir masing-masing maupun dengan menyerahkan naskah pandangan fraksi secara tertulis kepada pimpinan rapat paripurna.
Setelah itu pada agenda penyampaian tanggapan bupati yang disampaikan Wabup Jhony Charles. Secara umum ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas masukan, saran dari fraksi-fraksi. “Terkait saran dan masukan akan menjadi perhatian dan tentunya juga perlu dibahas bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menjelaskan, sesuai jadwal, DPRD lewat seluruh fraksi berharap pembahasan APBD-P 2025 bisa selesai tepat waktu. ’’Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, pembahasan ditargetkan rampung pada 30 September 2025,’’ ujarnya, Ahad (28/9).
DPRD Kota Pekanbaru sendiri baru tuntas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru tentang APBD-P, Sabtu (27/9) malam.
Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan, prioritas utama pemerintah dalam APBD-P 2025 adalah menyelesaikan tunda bayar. Ia menyampaikan tercatat sejak 2017 hingga tahun 2024, Pemko Pekanbaru memiliki tunda bayar sekitar Rp467 miliar dan baru dilunasi Rp270 miliar.
‘’Prioritas APBD-P ini pertama menyelesaikan tunda bayar. Kemudian fokus pada perbaikan jalan-jalan berlubang yang banyak dikeluhkan masyarakat, penanganan banjir menjelang musim hujan, kemudian upaya kita menyelesaikan persoalan sampah di Pekanbaru,’’ kata Markarius.(sol/nda/wir/dac/kom/kas/*2/ksm/mng/epp/fad/amn/das)
Editor : Arif Oktafian