PEKANBARU dan JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10). Pertemuan tersebut dihadiri 18 gubernur dan perwakilan dari beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Riau.
Saat pertemuan itu, para kepala daerah memprotes kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Sebab, pemotongan itu berpotensi menghambat pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi yang mengikuti pertemuan ini mengatakan, akibat adanya pemangkasan TKD, Pemprov Riau kehilangan Rp1,2 triliun. “Kita kehilangan Rp1,2 triliun dari TKD. Hal itu berdampak untuk penyusunan APBD Riau 2026,” sebutnya, Selasa (7/10).
Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sudah berjanji akan mencoba formulasi lainnya agar potensi kehilangan TKD tersebut bisa diminimalkan. Dengan catatan, pemerintah daerah harus mampu memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat bahwa semua uang yang ditransfer ke daerah tersebut bisa dikelola dengan baik dan transparan.
“Pak menteri memberikan catatan agar pemerintah daerah harus mampu memberikan keyakinan bahwa uang yang ditransfer harus dikelola dengan baik, transparan dan benar-benar memperhatikan pelayanan dasar,” ujarnya.
Untuk opsi selanjutnya, yakni koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan seluruh kementerian dan lembaga. Karena berikutnya akan digelontorkan dana diseluruh kementerian dan lembaga, sehingga daerah di dorong untuk meningkatkan upayanya dalam meyakinkan bahwa daerah layak untuk mendapatkan dana tersebut.
“Saya juga sudah lapor Pak Gubernur dan setuju semua kepala dinas kita untuk mulai membangun komunikasi dengan satker pusat yang ada di daerah. Kepala dinas kita harus koordinasi intens, nanti baru didorong ke kementerian dan lembaga di pusat,” sebutnya.
Usai pertemuan tersebut, pekan depan Menteri Keuangan menjadwalkan akan melakukan pertemuan dengan gubernur dan bupati/walikota asal Riau. Karena sebelumnya pihaknya juga sudah bersurat. “Pekan depan akan ada pertemuan Pak Gubernur dengan bupati/wali kota bersama Pak Menteri Keuangan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda yang juga ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, seluruh pemda tak sepakat dengan pemotongan TKD. Karena, dana yang ditransfer Kemenkeu saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Sementara, belanja infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan berkurang. ”Kita minta jangan ada pemotongan,” ucapnya.
Menurut Sherly, Malut bakal mendapatkan TKD Rp6,7 triliun pada tahun depan. Jumlah itu berkurang dari pagu 2025 yang besarnya Rp10 triliun. Pemangkasan paling banyak ada pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut dia, rata-rata pemotongan TKD di tingkat provinsi mencapai 20-30 persen. Sedangkan, di level kabupaten/kota hampir 60-70 persen. ”Karena ada beban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pembangunan jalan dan jembatan yang dananya besar,” terangnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga mengeluh dana TKD mereka ‘’disunat’’ 25 persen pada tahun depan. Dia berharap Menkeu mengevaluasi kebijakan tersebut. ”Kami mengusulkan tidak dipotong, karena menjadi beban semua provinsi,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah menanggung seluruhnya gaji PNS. Sebab, keuangan daerah tidak mampu membiayai pegawai karena pemotongan TKD.
Dia menambahkan, dengan pengambilalihan gaji PNS, daerah bisa berfokus menjalankan pembangunan prioritas. Sesuai dengan arah kebijakan nasional. ”PPPK dan pegawai gajinya dipenuhi daerah. Kami berharap beban itu ditanggung pemerintah,” terangnya.
Pada bagian lain, Menkeu Purbaya belum memberikan respons terkait permintaan APPSI. Sebelum menggelar rapat terbatas dengan kepala daerah, dia bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dalam pertemuan itu membahas penempatan dana pemerintah di perbankan.(aph/das)
Laporan SOLEH SAPUTRA dan JPG, Pekanbaru dan Jakarta
Editor : Arif Oktafian