PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan pendataan pegawai non-ASN dan non-Database Badan Kepegawaian Negara (BKN), bisa selesai pekan ini juga. Pasalnya, setelah adanya pelantikan PPPK beberapa waktu lalu, masih ada tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau yang belum terdata di BKN sehingga tidak diketahui nasibnya.
Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan mengatakan, untuk mengumpulkan data tersebut pihaknya sudah mengumpulkan para Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian di OPD Pemprov Riau. "Kami merespons keluhan Aliansi Honorer Non-Database BKN, baik itu yang tidak lulus CPNS dan PPPK. Bagaimana nasib mereka," kata M Job Kurniawan.
Job mengatakan, sebelumnya aliansi tersebut sudah bertemu dengan Gubernur dan Sekda Riau. Namun pihaknya perlu mengkonfirmasi data rinci di masing-masing OPD.
"Makanya kami kumpulan semua Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian OPD. Kita memberi waktu dua hari sampai hari Jumat untuk mendata dan menginventarisir honorer Non-Database. Karena kita ingin melihat secara detail," ujarnya.
Data tersebut digunakan sebagai pedoman Pemprov Riau untuk diperjuangkan ke Pemerintah Pusat. Sebab para honorer tersebut ada yang sudah bekerja bertahun-tahun namun tidak bisa diangkat menjadi PPPK, karena tidak masuk database BKN.
"Mereka ini kan sudah bekerja sama bertahun-tahun namun tidak masuk database. Sehingga mereka minta perlakuan sama dengan pegawai lainnya PPPK yang tidak lulus seleksi masuk PPPK Paruh Waktu. Untuk memperjuangkan itu tentu kita ingin lihat datanya, sehingga ketika ada peluang akan kita suarakan," sebutnya.
Editor : Rinaldi