PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta tidak khawatir dan tidak terbawa arus terjaringnya Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Pengamat Politik Univerasitas Riau (Unri) Dr Saiman Pakpahan SIP MSi, ASN tidak boleh berpolitik. Ia menilai langkah-langkah cepat yang diambil SF Haryanto sudah tepat. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau itu, menurut Saiman, memiliki dalil yang kuat untuk mengganti ASN dari jabatan manapun yang tidak sejalan dan terindikasi berpolitik.
''Pak SF sudah benar bahwa tidak boleh ada lagi polarisasi. Bagi pejabat yang tidak tertib, tidak sejalan, dan bertugas tidak sesuai aturan dan hukum yang berlaku, ya harus ditinggal. Semua harus tertib dan tegak lurus pada aspek pelayanan,'' sebut Saiman.
Baca Juga: Tipu Korbannya Rp14 Juta Saat Dirawat di Rumah Sakit di Pekanbaru, Dua Pelaku Diringkus Polisi
Langkah konsolidatif SF Haryanto ini menurut Saiman harus dipandang positif oleh para pejabat dan ASN Pemprov Riau. Bagi yang tidak lagi sejalan, maka harus legowo, karena hanya akan mengganggu jalannya efektiVitas birokrasi dan pelayanan.
Terkait isu keretakan dengan Abdul Wahid sebelum terjaring OTT KPK, menurut Saiman, harusnya itu tidak ada. Bahkan SF Haryanto, kata Saiman, telah menegaskan pula soal itu.
''Mereka merupakan satu kesatuan, punya visi dan misi yang sama. Maka sekarang tugas Pak SF adalah fokus memperkuat timnya untuk melanjutkan program sesuai visi dan misi serta memenuhi janji-janji politik ketika dulu maju bersama Abdul Wahid,'' jelasnya.
Saiman menilai SF Haryanto telah bertindak dengan benar selama dua hari pertama mengemban amanah sebagai Plt Gubernur Riau. Termasuk mengganti sejumlah pejabat yang ditunjuk sebelum Abdul Wahid kena OTT.
Saiman berharap mantan birokrat senior itu ke depan bisa fokus pada program pembagunan dan pelayanan kepada masyarakat.
''Maka bila masih ada yang menebar isu bahwa Pak SF punya andil dalam OTT KPK, saya kira Pak SF tidak perlu menanggapi serius. Fokus saja pada pelayanan dan pembangunan, ada visi dan misi dan janji politik kepada masyarakat yang harus dipenuhi,'' tutup Saiman.(end)
Editor : Edwar Yaman