PADANG (RIAUPOS.CO) - Jumlah korban akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh terus bertambah. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Ahad (30/11), tercatat 442 dinyatakan meninggal dunia dan 402 orang masih hilang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, Sumatera Utara menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak. Banyak jenazah ditemukan pada proses evakuasi terbaru di kawasan Tapanuli Selatan. “Korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto.
Sementara itu di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal tercatat 96 orang, dan 75 orang masih dinyatakan hilang. Korban tersebar di 11 kabupaten/kota yang melaporkan adanya korban jiwa, meski total daerah terdampak mencapai 18 kabupaten/kota. “Untuk Aceh yang ada korban jiwa itu 11 kabupaten/kota, tapi total daerah terdampak ada 18,” jelasnya.
Untuk wilayah Sumatera Barat, kondisi dinilai lebih baik dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara. Meski demikian, jumlah korban tetap signifikan, yakni 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, dan 16 orang mengalami luka-luka.
Suharyanto memastikan bahwa operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilanjutkan. Tim SAR gabungan dikerahkan ke berbagai titik yang diperkirakan masih menyimpan potensi penemuan korban baru.
Korban terus bertambah dan kerusakan yang ditimbulkan juga demikian masif. Namun, pemerintah masih bersikukuh tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Pimpinan Ombudsman RI Pengampu sektor Agraria Tata Ruang sekaligus Pengampu Aceh dan Sumatera Utara Dadan S Suharmawijaya juga menyoroti pernyataan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyatakan, kalau musibah tersebut terlihat mencekam di media sosial, tetapi sudah membaik.
”Sebagai institusi pemerintah dengan kewenangan untuk bisa berbuat dan bertindak nyata, pejabatnya jangan pula bersikap seperti tidak berempati,” katanya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) kemarin (30/11).
Sebab, musibah tersebut menimbulkan penderitaan yang nyata. ”Harta benda, permukiman, ternak, lahan kebun pertanian, pekarangan hingga infrastruktur porak-poranda, bahkan hilang tak tersisa. Ini bukan hanya derita bagi masyarakat terdampak, tetapi juga duka bangsa Indonesia,” terangnya.
Menurut Dadan, BNPB mungkin punya kriteria sendiri tentang bencana nasional. ”Tetapi, bagi saya, banjir Sumatera ini adalah bencana nasional,” katanya.
Dadan menyadari, biasanya pemerintah menetapkan sebuah bencana nasional bila durasi bencana berlangsung lama, dengan jumlah korban jiwa tertentu dan kerugian tertentu. Namun, bencana banjir Sumatera bukan bencana yang disebabkan faktor alam semata.
”Tidak bisa dipungkiri penyebabnya sebagian karena ulah manusia. Kesalahan tata kelola lahan dan hutan turut memperparah bencana kali ini,” terangnya.
Karena itulah, bencana di Sumatera seharusnya menjadi bencana nasional. Tujuannya menjadi momentum perbaikan tata kelola lahan dan hutan di seluruh wilayah Indonesia. ”Marilah kita semua bertobat secara nasional. Sudah tak terhitung bencana banjir yang memporak-porandakan Indonesia setiap tahun di berbagai wilayah akibat kesalahan tata kelola lahan dan hutan,” terangnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, penetapan status bencana nasional memiliki kriteria khusus dan sangat jarang digunakan. ”Status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia hanya Covid-19 dan tsunami 2004. Hanya dua itu yang menjadi bencana nasional. Setelah itu, meski terjadi bencana besar seperti gempa Palu, gempa NTB, dan gempa Cianjur, semuanya tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” kata Suharyanto dalam konferensi pers Sabtu (29/11).
Penetapan status bencana nasional mempertimbangkan beberapa faktor, terutama skala korban dan tingkat kesulitan akses menuju lokasi bencana. Menurutnya, situasi banjir yang sempat terlihat mencekam di media sosial tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.
”Dari skala korban dan kesulitan akses, rekan-rekan media bisa membandingkan dengan kejadian sekarang ini. Memang kemarin kelihatannya mencekam di media sosial, tetapi ketika sampai di lokasi, kondisi sudah lebih terkendali dan tidak hujan,” urainya.
Bantuan Dijatuhkan dari Udara
Sementara itu, banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera membuat distribusi bantuan tersendat. Sebab, akses menuju lokasi bencana terputus. Karena itu, dropping bantuan terpaksa dilakukan melalui jalur udara.
Langkah itu diumumkan saat rombongan pejabat tinggi negara meninjau lokasi terdampak di Gampong Blang Awee, Kecamatan Meurudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11).
Pantauan tim Rakyat Aceh (grup Padang Ekspres), rombongan tersebut terdiri atas Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan beberapa pejabat setempat.
Mereka bertemu para pengungsi di Gampong Blang Awee serta di kompleks perkantoran Bupati Pidie Jaya. Menteri Pertahanan Sjafrie menegaskan, penyaluran bantuan tidak lagi menunggu proses panjang. Sebab, situasi di Aceh membutuhkan respons darurat dan cepat. Mulai hari ini, seluruh kebutuhan dasar seperti pakaian, air bersih, makanan, dan obat-obatan akan disalurkan secara masif ke seluruh wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.(ali/lyn/idr/raf/jhn/rao/edg/oni/jpg)
Editor : Arif Oktafian