PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penting bagi daerah untuk menyelaraskan program-program ada dengan program pembangunan nasional. Termasuk dalam mengawal pembangunan pada bidang penegakan hukum.
Hal ini disampaikan Kepala Kejaksataan Tinggi (Kajati) Riau Sutikno saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau di salah satu hotel di Pekanbaru, Sabtu (6/12/2025).
Dihadiri para jaksa di Provinsi Riau, Kajati menekankan, pelaksanaan Rakerda ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 serta Instruksi Jaksa Agung RI Nomor B-191/A/CR.2/11/2025, yang menitikberatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan.
Senada dengan Kajati, Asisten Intelijen Kejati Riau Sapta Putra didampingi Kasi Penkum Zikrullah menekankan, sinkronisasi kebijakan dalam Rakerda itu termasuk upaya persiapan menghadapi tantangan penegakan hukum baru, implementasi KUHP Nasional, serta penguatan sinergi vertikal dan horizontal.
''Rapat Kerja Daerah ini merupakan agenda strategis dan agenda tahunan untuk menyelaraskan pelaksanaan program-program kebijakan nasional di daerah," ujar Sapta Putra, Ahad (7/12/2025)
Dibuka secara resmi oleh Kajati, kegiatan dilaksanakan selama dua hari. Turut hadir saat Rakerda Wakil Kajati (Wakajati), Edi Handojo, para Asisten, Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU), para Koordinator, serta seluruh pegawai di lingkungan Kejati Riau.
Selain itu, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) beserta jajaran juga hadir dalam agenda tahunan tersebut.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja semester I dan prediksi capaian kinerja semester II oleh para Asisten Kejati Riau dan para Kajari. Dalam kesempatan itu, Kejati Riau turut memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang dinilai berprestasi sepanjang tahun 2025.
''Rapat Kerja Daerah ini juga menegaskan komitmen Kejaksaan Tinggi Riau dalam membangun perencanaan yang akuntabel dan mendukung penegakan hukum yang humanis dan modern," sebut Sapta.
Editor : M. Erizal