PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau meraih penghargaan sebagai Terbaik I Legislasi Daerah pada Kategori Kanwil Kemenkum Golongan I. Penghargaan tersebut diumumkan dalam Forum Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengatakan, penghargaan itu merupakan buah dari komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengharmonisasian peraturan daerah di Riau.
''Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya regulasi daerah yang taat asas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan sistem hukum nasional,'' ujarnya.
Penganugerahan Legislasi Daerah diberikan berdasarkan penilaian komprehensif dan berbasis kinerja. Diantaranya kualitas hasil fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sepanjang tahun 2024, ketepatan waktu penyelesaian pengharmonisasian, serta konsistensi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan.
Prestasi yang diraih Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra menekankan, menjadi bukti nyata kinerja optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas.
Rudy Hendra menegaskan komitmen kuat Kanwil Kemenkum Riau dalam mendukung penguatan fungsi pengharmonisasian peraturan daerah serta memastikan setiap regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional.
Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum RI ini, menurut Rudy Hendra, sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara Kemenkun Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan regulasi daerah.
Dalam forum tersebut juga disosialisasikan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Regulasi ini menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas proses harmonisasi regulasi di daerah secara lebih terstruktur, konsisten, dan akuntabel.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum RI Dhahana Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh kanwil dan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pembentukan peraturan daerah. Ia menegaskan setiap kanwil memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pelaksana pengharmonisasian, tetapi juga sebagai pembina dan mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD.(end)
Editor : Edwar Yaman