Sebelumnya, kita telah membaca Kyai Nasar sebagai etika dan arah sikap yang dapat menuntun Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi dinamika internalnya di awal abad kedua. Kini, metafora itu menemukan wujudnya dalam sosok KH Nasaruddin Umar. Figur ulama yang dengan akhlak dan ketenangannya menjadi relevan di tengah dinamika PBNU yang sedang mengemuka ke ruang publik. Bukan sebagai tokoh struktural, namun sebagai representasi kepemimpinan yang tenang, menimbang, dan tidak tergesa-gesa dalam situasi yang sedang ramai.
Di tengah perbedaan tafsir mekanisme organisasi, legitimasi kepemimpinan, dan komunikasi elite NU menjadi konsumsi luas warga, KH. Nasaruddin Umar tidak memilih jalan reaktif. Ia tidak menjadi komentator konflik, tidak pula tampil sebagai juru bicara satu kubu tertentu. Sikap ini adalah refleksi karakter keulamaan yang telah lama ia jalani: menjaga jarak dari hiruk-pikuk, tanpa kehilangan kepedulian terhadap arah jam’iyyah. Dalam tradisi NU, sikap semacam ini bukanlah bentuk penghindaran, melainkan ekspresi dari kewibawaan. Ada saatnya ulama berbicara lantang, ada pula saatnya menjaga jarak agar suara tidak menambah kegaduhan.
Kesadaran Batas: Menjaga Kemandirian NU dari Intervensi Negara
Sebagai Rais Syuriah PBNU, KH Nasaruddin Umar berada pada posisi yang secara kultural amat menentukan. Rais Syuriah bukan jabatan operasional, melainkan poros etik dan spiritual organisasi. Dalam tradisi NU, Rais Syuriah berfungsi menjaga batas adab, mengingatkan arah nilai, dan menjadi rujukan ketika dinamika struktural berpotensi melampaui kebijaksanaan. Karena itu, ketenangan Kyai Nasar justru mencerminkan peran tersebut, yakni tidak ikut membesarkan konflik, tetapi menjaga agar konflik tidak kehilangan adab. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat Harlah NU pada 31 Januari 2026 nanti menandai tepat satu abad khidmat NU dalam “merawat jagat membangun peradaban”, sebuah momentum besar yang menuntut kematangan sikap para pemimpinnya.
Konteks ini semakin jelas ketika Kyai Nasar, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama, secara terbuka menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal PBNU. Pernyataan ini penting dibaca bukan hanya sebagai sikap normatif pejabat negara, tetapi sebagai ekspresi kesadaran batas. Kyai Nasar sadar betul bahwa mencampurkan kewenangan negara ke dalam konflik internal organisasi keagamaan justru berisiko merusak kemandirian jam’iyyah. Di saat yang sama, ia juga menyatakan harapan agar konflik PBNU dapat diselesaikan dengan cara terbaik yang dimiliki NU sendiri.
Sikap ini menunjukkan konsistensi peran ganda yang dijalani KH. Nasaruddin Umar. Sebagai Menteri Agama, ia menjaga jarak negara dari urusan internal NU. Sebagai Rais Syuriah, ia menegaskan keyakinan bahwa NU memiliki kearifan kolektif untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum-forum PBNU bukan dalam kapasitas kenegaraan, melainkan sebagai ulama yang menjalankan amanah keorganisasian. Pemisahan peran ini tidak mudah, tetapi justru di situlah letak kedewasaan etik seorang pemimpin. Inilah yang disebut sebagai ethics of responsibility dalam pandangan Weber (1922): etika kepemimpinan yang menuntut kejernihan peran, kehati-hatian dalam bertindak, serta kesadaran penuh atas dampak sosial dari setiap sikap yang diambil.
Dalam situasi NU yang sedang diuji oleh dinamika internal, sikap semacam ini menjadi penting. Bukan untuk memperlihatkan kekuasaan, melainkan untuk menjaga jarak yang sehat antara otoritas negara dan kearifan organisasi. Di titik inilah keteduhan Kyai Nasar terasa relevan: bukan sebagai figur yang mempercepat konflik, tetapi sebagai penyangga moral yang memastikan perbedaan tetap berada dalam koridor etika, adab, dan tanggung jawab kolektif.
Akar Intelektual dan Nalar Akademik yang Berlapis
Ketenangan sikap Kyai Nasar berakar kuat pada latar belakangnya sebagai intelektual Muslim. Sebagai alumnus Pesantren As’adiyah Sengkang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi Islam negeri serta pendidikan di Eropa, ia tumbuh dalam tradisi akademis dan kepenulisan. Pengalaman panjangnya dalam kajian tafsir dan pemikiran Islam membentuk kemampuan untuk membedah persoalan secara mendalam dan berlapis. Nalar akademik inilah yang membuatnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil posisi; ia lebih memilih menimbang dampak jangka panjang daripada sekadar merespons tekanan sesaat dalam konflik organisasi.
Pengalaman internasional Kyai Nasar juga membentuk perspektifnya. Dalam berbagai forum dialog lintas agama dan pergaulan global, ia terbiasa mengelola perbedaan sebagai keniscayaan. Ia memahami bahwa wibawa keagamaan di era modern tidak dibangun melalui retorika keras, tetapi melalui konsistensi sikap, integritas, dan kemampuan menjaga kepercayaan. Pergaulan internasional ini membuatnya peka bahwa konflik internal yang tidak dikelola dengan baik dapat beresonansi jauh menembus batas organisasi.
Akhlak sebagai Penunjuk Arah
Lebih jauh lagi, yang paling menonjol dari Kyai Nasar adalah akhlaknya. Ia dikenal tidak gemar memperuncing perbedaan, tidak membangun pengaruh melalui polarisasi, dan tidak menjadikan konflik sebagai panggung. Akhlak semacam ini adalah fondasi, bukan pelengkap. NU dibesarkan oleh ulama yang mampu menahan diri, menjaga lisan, dan mendahulukan kemaslahatan jam’iyyah di atas kepentingan personal atau kelompok.
Maka, ketika dinamika PBNU hari ini dibaca kembali melalui figur KH. Nasaruddin Umar, pesan yang muncul menjadi jelas. Konflik tidak selalu membutuhkan jawaban struktural yang keras. Terkadang, yang lebih dibutuhkan adalah keteladanan etik: cara bersikap yang menenangkan, mengingatkan batas, dan mengembalikan perbedaan pada koridor adab. Kyai Nasar, dalam pengertian ini, bukan solusi instan, melainkan penunjuk arah.
Menjelang abad kedua, NU sedang diuji bukan hanya pada kekuatan struktur dan mekanismenya, tetapi pada kedewasaan para ulamanya dalam membaca perbedaan. Dalam konteks inilah, Kyai Nasar menghadirkan wajah NU yang tenang di tengah riuh, teguh tanpa gaduh, dan dewasa dalam menyikapi dinamika. Sebuah keteduhan yang menjadi kebutuhan paling mendasar di saat seperti ini.(***)
Oleh: Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Riau, Zulfa Hendri
Editor : Bayu Saputra