PEKANBARU (RIAU POS.CO) -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Riau dan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Riau menggelar Press Conference guna menyampaikan refleksi akhir tahun 2025 terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau, Ahad (21/12/2025) malam.
Dalam pernyataan bersama tersebut, ketiga organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menegaskan komitmen moral dan kebangsaan untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan daerah serta memberikan masukan konstruktif demi kemaslahatan masyarakat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua PW Muhammadiyah Riau, Hendri Sayuti dan Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) Riau Koko Iskandar menyampaikan bahwa refleksi ini berangkat dari semangat saling mengingatkan dalam kebenaran.
Sementara Ketua PWNU Riau, Abdul Khalim Mahali, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis ormas Islam dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang adil dan bermartabat di Bumi Melayu Lancang Kuning.
"Kami menilai sektor pendidikan masih menyisakan persoalan serius. Faktor utama penyebabnya adalah keterbatasan ekonomi, ketimpangan akses, serta kualitas pendidikan yang belum merata," ujar Abdul Khalim.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan angka putus sekolah jangka panjang dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Muhammadiyah dan NU mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk mengembangkan layanan pendidikan Paket A, B, dan C hingga tingkat desa, dengan melibatkan potensi lokal dan dukungan kebijakan daerah.
Selain itu, dunia pendidikan juga dihadapkan pada tantangan baru akibat disrupsi teknologi dan perubahan karakter generasi Z dan Alpha.
Ketiga ormas mendorong Dinas Pendidikan Riau untuk memperkuat kerja sama dengan akademisi lokal maupun nasional guna merumuskan model pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.
Di wilayah terluar, terdepan, dan terasing (3T), ketimpangan akses pendidikan dinilai masih sangat terasa. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemberdayaan alumni perguruan tinggi lokal agar kembali mengabdi ke desa, yang didukung melalui kebijakan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Isu Sosial, Politik dan Budaya
Di bidang sosial-politik, Muhammadiyah, NU Riau dan Persis Riau menyoroti tingginya tingkat korupsi di daerah. "Kami berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan yang berkeadilan," harapnya.
Terkait wacana Daerah Istimewa Riau, Muhammadiyah dan NU menyatakan apresiasi terhadap langkah Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah.
Usulan tersebut dinilai sebagai upaya konstitusional untuk memperkuat jati diri Melayu, bukan separatisme, serta tetap dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945.
Dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah, NU Riau dan Persis menilai masih kuatnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal.
Defisit APBD yang mencapai triliunan rupiah, penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, serta tantangan di sektor sawit dan migas menjadi persoalan utama. Isu lingkungan, konflik agraria, perkebunan ilegal, hingga kabut asap juga dinilai sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan ramah lingkungan," ungkapnya.
Sementara itu, persoalan infrastruktur seperti kerusakan jalan akibat truk ODOL, keterbatasan anggaran, serta tantangan geografis wilayah gambut menjadi perhatian serius.
Muhammadiyah, NU dan Persis Riau mendesak adanya komitmen politik yang kuat, penegakan hukum tegas, peningkatan pendapatan daerah, serta keseriusan dalam menangani isu lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"Kami berharap ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama dan mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat Riau," pungkasnya.
Editor : Rinaldi