PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Memasuki penghujung tahun 2025, bencana hidrometeorologi mulai melanda beberapa daerah di Indonesia. Tercatat tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang cukup besar.
Merespon kejadian tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Kampar, Misharti bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar, Agustar, mengambil langkah cepat dengan melaksanakan kunjungan ke PLN Nusantara Power (NP) Unit Pembangkitan (UP) Pekanbaru Unit Layanan (UL) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Jumat (28/11).
Misharti menyatakan bahwa Kabupaten Kampar harus meningkatkan kewaspadaan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. ”Hulu sungai di Kampar ini sebagian berada di Sumatra Barat. Kita harus waspada karena disana curah hujan sangat tinggi,” terangnya.
”Kami ingin meninjau kondisi aktual ketinggian air, keamanan struktur bendungan, kesiapan pintu air, serta sistem pelimpahan air,” jelas Misharti yang mengungkapkan bahwa memastikan fungsi waduk sebagai sumber energi dan pengendali banjir merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Manajer PLTA Koto Panjang, Dhani Irwansyah mengungkapkan bahwa PLTA Koto Panjang siap menjadi Early Warning System. ”PLTA Koto Panjang telah menerapkan metode monitoring elevasi dan inflow waduk yang dicatat secara berkala oleh petugas operasional sebagai Sistem Peringatan Dini,” jelasnya.
”Data ini akan diolah oleh Tim Pengelolaan Bendungan PLTA Koto Panjang apabila dibutuhkan tindakan darurat apabila indikator-indikator tertentu terpenuhi sesuai SOP Spillway Gate,” terang Dhani yang menyampaikan bahwa tim ini juga akan menerbitkan informasi sebagai imbauan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi banjir.
Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana, termasuk simulasi tanggap darurat dan penanganan bencana hingga di tingkat desa-desa.
Baik pemerintah daerah maupun PLN sepakat bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik seperti waduk. Sistem informasi yang cepat yang didukung prosedur evakuasi yang tepat adalah kunci dalam menghadapi bencana.(adv)
Editor : Bayu Saputra