PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau mengawali tahun 2026 dengan penguatan perencanaan dan strategi kerja. Langkah ini dilaksanakan melalui Rapat Kerja Awal Tahun Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rabu (7/1/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan mengingatkan jajarannya di Bidang P3H bahwa penyelenggaraan rapat kerja ini sebagai bagian dari konsolidasi internal untuk memastikan capaian kinerja yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini Rudy Hendra menegaskan komitmen untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan inovasi. Terutama pada Bidang P3H.
"Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan visi di awal tahun anggaran. Komitmen kami untuk terus melakukan peningkatan kerja dan hadirnya berbagai inovasi demi mendukung pembangunan hukum yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Riau ini," sebut Rudy, Kamis (8/1/2026).
Rapat kerja itu dipimpin Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, dihadiri oleh seluruh unsur pelaksana di lingkungan Divisi P3H, mulai dari ketua tim kerja, pengawas dan wakil pengawas pembinaan hukum, analis kebijakan, penyuluh hukum, perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, hingga pegawai magang.
Pada kesempatan itu Yeni menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim atas kinerja sepanjang 2025. Sejumlah capaian strategis berhasil diraih, seperti pembentukan 1.862 Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum. Lalu harmonisasi 465 rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan diskusi strategi kebijakan hingga perolehan penghargaan Terbaik I Anugerah Legislasi Daerah.
Pada rapat itu, masing-masing ketua tim kerja memaparkan capaian dan evaluasi tahun 2025, pagu anggaran tahun 2026, rencana kegiatan, rencana aksi, strategi pelaksanaan tugas hingga inovasi yang akan dijalankan pada tahun 2026. Paparan tersebut menjadi dasar penyusunan langkah taktis agar pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi P3H semakin efektif dan berdampak.
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, sebut Yeni, akan dilaksanakan rapat internal di masing-masing tim kerja guna membahas pembagian tugas secara lebih rinci, penyusunan SOP, serta pembuatan surat keputusan tahun 2026. Langkah ini, terangnya, sejalan dengan komitmen instansi tersebut untuk memperkuat tata kelola kerja yang terstruktur dan akuntabel.
Editor : Rinaldi