PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Riau menggelar rapat awal tahun, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini dalam upaya memperkuat arah kebijakan dan tata kelola strategis tahun 2026.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menekan pentingnya rapat awal tahun ini bagi Tim BSK. Hal ini berkaitan langsung dengan penguatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat Riau.
''Tim Kerja BSK berperan sebagai motor penggerak analisis dan perumusan kebijakan yang berbasis data dan evaluatif. Ia akan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum,'' sebut Rudy.
Rapat itu sendiri dipimpin Kepala Divisi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau Yeni Nel Ikwan.
Agenda utama pembahasan adalah rencana kerja strategis BSK tahun 2026.
Dalam rapat itu juga dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, juga dilaporkan, perkembangan tindak lanjut Analisis Evaluasi Kebijakan (AIEK) tahun 2025. Seluruh rekomendasi kebijakan dipastikan akan dituntaskan pada Triwulan I (TW I) tahun 2026 sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan output berupa laporan rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti secara komprehensif.
Beberapa hal yang tertuang dari hasil rapat, Tim Kerja BSK diinstruksikan untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan BSK dan Kalender Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Penyusunan dokumen tersebut diberikan tenggat waktu tiga hari ke depan.
Selain itu, disepakati pula rencana aksi triwulanan, antara lain pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKK) pada Triwulan I. Tim juga akan melaksanaan survei pada Triwulan II yang disinergikan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).
Rudy Hendra yang menerima hasil rapat mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi awal untuk memastikan seluruh program BSK berjalan selaras dengan target kinerja organisasi dan kebijakan nasional Kementerian Hukum.
Melalui rapat awal tahun ini, Rudy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, serta kualitas kebijakan yang adaptif dan responsif.
''Pelaksanaan tugas Tim BSK di tahun 2026 ini harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum Riau,'' tutupnya.(end)
Editor : Edwar Yaman