PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Memasuki 2026, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau kembali meneguhkan komitmen untuk memperkuat layanan bidang kekayaan intelektual. Hal ini sebagai bentuk komitmen pelayanan sekaligus mendukung peningakatan ekonomi masyarakat lewat hak kekayaan intelektual.
Sebagai bentuk keseriusan Kepala Kanwl Kemenkum Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum melakukan koordinasi bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum RI Hermansyah Siregar di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Rudy Hendra mengatakan, koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan harmonisasi pelaksanaan tugas serta fungsi di bidang kekayaan intelektual antara pusat dan daerah.
Kegiatan ini, menurut Rudy, sebagai bentuk komitmen dirinya dan jajaran dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kekayaan intelektual. Efektifitas dan responsibilitas terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau, tegas Rudy, harus selalu ditingkatkan.
''Kami juga ingin melakukan optimalisasi peran kami dalam sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kekayaan intelektual. Pelayanan harus terus diperkuat agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset strategis pembangunan ekonomi daerah,'' ujar Rudy.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Riau dan jajaran melakukan koordinasi langsung dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual serta Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai isu strategis yang berkembang di daerah sekaligus membahas langkah-langkah konkret dalam penguatan kerja sama antara Kantor Wilayah dan DJKI.
Baca Juga: Nabil FC Hattrick Kemenangan, WGroup Pesta Gol
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain penguatan koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas di bidang kekayaan intelektual hingga peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektua.
Koordinas ini jugan dimanfaatkan Rudy untuk penyamaan persepsi kembali terhadap kebijakan dan regulasi terkini. Pertemuan awal 2026 ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
''Kami turut menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi di wilayah Riau. Termasuk penanganan permohonan kekayaan intelektual dan potensi sengketa yang muncul di masyarakat,'' ujarnya.
Baca Juga: PLN Permudah Proses Penyambungan Listrik Baru
Rudy berharap, apa yang pihaknya dapat dalam koordinasi ke Jakarta itu dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam upaya memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha, UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya terkait kekayaan intelektual di Riau.
''Kami selaras dengan tujuan pusat bahwa kualitas layanan dan perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Riau harus dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,'' tutup Rudy.(end)
Editor : Edwar Yaman