PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau melaksanakan Kick-off Program Pengembangan dan Penilaian Kompetensi ASN Bidang Hukum 2026 pada Kamis (29/1/2026).
Dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan, kegiatan ini dirangkai dengan Webinar Sosialisasi Undang-Undang (UU)Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, serta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah.
Sosialiasi KUHAP yang dilaksanakan secara virtual, dimulai dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala BPSDM Hukum Kemenkum RI Gusti Ayu Putu Suwardani.
Ia memaparkan peta jalan pengembangan kompetensi ASN di BPSDM Kemenkum guna mendukung akselerasi sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.
Acara dilanjutkan dengan keynote speech dari Wakil Menteri Hukum (Wakenkum) RI Edward OS Hiariej. Dalam arahannya, Wamenkum menekankan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan tonggak sejarah baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Pada kesempatan itu Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat krusial.
Aparat penegak hukum, khususnya ASN di lingkungan Kementerian Hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum acara yang lebih modern, transparan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
''Undang-Undang KUHAP yang baru ini adalah kompas dalam menjalankan sistem penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis. Kami berharap kepada seluruh jajaran di Riau untuk benar-benar mendalami setiap poin dalam webinar ini, karena pemahaman terhadap hukum acara yang baru adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan hukum yang tepat,'' ujarnya.
Sementara terkait kick-off program kompetensi ASN Ruy berharap agar ASN Kemenkum Riau terus bertransformasi menjadi aparatur yang unggul.
Ia menegaskan, kompetensi yang mumpuni harus berbanding lurus dengan integritas dalam mengawal implementasi hukum di wilayah. Ini demi memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Editor : M. Erizal