PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono dan Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, melakulan audiensi strategis dengan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Rabu (4/2/2026).
Menemui Plt Gubernur langsung di kantornya, Rudy Hendra mengatakan, kegiata tersebut bertujuan untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih merata dan berdampak bagi masyarakat Riau.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah penguatan 1.862 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan yang telah tersebar di seluruh Riau.
Rudy Hendra melaporkan pada Plt Gubernur, Posbankum tersebut kini diperkuat 3.724 paralegal yang telah dilatih secara profesional.
Sejak Oktober 2025 hingga awal Februari 2026, tercatat sebanyak 250 laporan layanan bantuan hukum telah difasilitasi, menempatkan Provinsi Riau pada peringkat ke-12 nasional dalam performa pelaporan layanan Posbankum.
Selain layanan bantuan hukum, audiensi ini juga membedah capaian harmonisasi produk hukum daerah. Sepanjang tahun 2025, jajaran Kemenkum Riau telah berhasil mengharmonisasi 494 Raperda dan Raperkada.
Rudy Hendra mendorong penguatan peran aktif jajaran perancang dalam Tim Propemperda Provinsi Riau. Ia juga menargetkan sosialisasi program inovasi 'Harmonisasi Cepat' dan 'Harmonisasi Fasilitasi Tuntas' guna memastikan regulasi daerah tetap sinkron dengan kebijakan nasional.
Rudy berharap sinergi dengan Provinsi Riau juga mencakup pengelolaan 35 anggota JDIH di Riau serta percepatan pendaftaran merek personal dan kolektif di bidang Kekayaan Intelektual.
Kerja sama yang erat dengan Pemerintah Provinsi, tegasnya, adalah kunci keberhasilan pembangunan hukum di daerah.
''Kehadiran kami hari ini untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan hukum yang inklusif. Dengan 1.862 Posbankum Desa yang telah kita bentuk, sinergi dengan Pemerintah Provinsi menjadi sangat krusial agar layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu ini berjalan tepat sasaran,'' ujarnya.
Kanwil Kemenkum Riau juga menegaskan berkomitmennya untuk mengawal setiap regulasi daerah agar berkualitas dan harmonis. Sehingga dapat mendukung iklim investasi dan kesejahteraan di Riau.
Sementara itu Plt Gubernur Riau menyambut hangat inisiatif tersebut. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi untuk memberikan dukungan penuh. SF Haryanto menekankan pentingnya evaluasi regulasi daerah secara berkala demi efektivitas pemerintahan.
''Pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah Kemenkum Riau dalam memperluas jangkauan penyuluhan hukum hingga ke sekolah-sekolah dan desa-desa terpencil,'' ujar SF Hariyanto.
Editor : M. Erizal