PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau turut ambil bagian pada Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 Provinsi Riau yang diselenggarakan di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (11/2/2026).
FGD IDI ini merupakan agenda penting Pemerintah Provinsi Riau untuk memotret perkembangan demokrasi melalui berbagai indikator. Mulai dari kebebasan sipil, hak-hak politik, hingga lembaga demokrasi.
Kegiatan dibuka Asisten I Setda Provinsi Riau Zulkifli Syukur ini, juga diisi dengan pemaparan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Asep Riyadi hingga masukan dari sejumlah instansi, akademisi hingga tokoh masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan sedikitnya 129 undangan yang terdiri dari unsur Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, hingga pimpinan partai politik dan organisasi kemahasiswaan.
Sementara itu di tempat terpisah, Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan menekankan, kehadiran pihaknya sebagai bentuk komitmen mendukung penguatan indeks demokrasi di Indonesia, terutama di Bumi Lancang Kuning ini.
"Keterlibatan Kemenkum Riau dalam forum ini menjadi krusial mengingat indeks demokrasi sangat berkaitan erat dengan penghormatan terhadap supremasi hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah," sebut Rudy.
Melalui FGD ini, data dan fakta lapangan sepanjang tahun 2025 dikumpulkan dan divalidasi guna menyusun capaian angka indeks demokrasi Provinsi Riau yang akurat dan objektif. Rudy menyatakan, kegiatan ini sangat penting mengingat kebebasan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat harus nyata. Menurutnya demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika supremasi hukum tegak dan akses keadilan terbuka lebar bagi semua pihak.
"Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata sejauh mana ruang kebebasan dan kepastian hukum hadir di tengah masyarakat Riau. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berkomitmen penuh mendukung validitas data IDI Tahun 2025 ini, terutama pada aspek perlindungan hak sipil dan kualitas institusi hukum," ujarnya.
Rudy juga berharap, FGD ini mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi Pemerintah Daerah dalam memperbaiki aspek demokrasi yang masih memerlukan penguatan. Hal ini demi memastikan parameter hukum dalam indeks tercapai dengan baik.
Editor : Rinaldi