PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau menegaskan komitmen memperkuat tugas dan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Riau sejak tahun lalu.
Penegasanal komitmen ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkim Riau Rudy Hendra Pakpahan saat menerima kunjungan Tim Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI pada Kamis (19/2/2026).
Rudy memaparkan, tercapainya pembentukan Posbankum di Provinsi Riau 100 persen tidak lepas dari kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Saat ini, Posbankum di Riau didukung 3.724 paralegal yang aktif memberikan penyuluhan dan layanan hukum kepada masyarakat hingga tingkat desa.
''Keberadaan Posbankum tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Provinsi Riau bahkan menjadi satu-satunya daerah yang memberikan honorarium kepada paralegal, dengan dukungan anggaran sebesar Rp1 juta perdesa melalui APBD sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan layanan bantuan hukum,'' tegas Rudy.
Kunjungan dari pusat ini, sebut Rudy, menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Riau. Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
Pada kesempatan itu Tim Deputi menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Hukum saat ini masih berada pada kategori rendah, sehingga perlu optimalisasi Posbankum, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Selain itu, menjadi perhatian adanya LBH terakreditasi di beberapa UPT Pemasyarakatan yang belum menjalankan peran secara aktif dan responsif.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Riau di bawah kepemimpinan Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akses bantuan hukum yang inklusif, profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kususnya memberikan layanan hukum bagi kelompok rentan dan warga binaan pemasyarakatan.(end)
Editor : Edwar Yaman