PEKANBARU (RIAU POS.CO) -- Komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan kembali ditegaskan melalui kegiatan Konsolidasi Daerah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2026 yang digelar pada, Rabu (4/3/2026) sampai dengan, Jumat (6/3/2025) di Grand Zuri Hotel Pekanbaru.
Kegiatan mengusung tema "Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua", forum strategis ini menjadi ajang penyelarasan arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kebutuhan riil Pemerintah di Provinsi Riau.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Moch Salim Somad SKom MPd. Dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah agar implementasi program prioritas nasional berjalan efektif dan berdampak langsung bagi satuan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Dr Nilam Suri, menyampaikan bahwa konsolidasi daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan.
"Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah konkret, dan memastikan kebijakan berjalan optimal di daerah," ujarnya.
Salah satu momentum penting dalam pembukaan kegiatan adalah penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi pendidikan juga menitikberatkan pada penguatan tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda strategis. Hari pertama diisi dengan pemaparan arah kebijakan program prioritas Kemendikdasmen serta kebijakan sekolah terintegrasi.
Pada hari kedua, pembahasan difokuskan pada strategi implementatif, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, kebijakan MBG Tahun 2026, serta percepatan akreditasi sekolah oleh BAN PDM Provinsi Riau.
BPMP Riau turut memaparkan program pendampingan melalui tim kerja PAUD, SD, SMP, dan SMA guna mengawal pelaksanaan kebijakan di daerah.
Sebagai inti kegiatan, peserta dibagi ke dalam empat komisi tematik, yakni Wajib Belajar 13 Tahun dan Pembelajaran Mendalam, Revitalisasi Pendidikan dan SPMB, TKA dan Digitalisasi Pendidikan, serta Standar Pelayanan Minimal dan Manajemen Talenta.
Melalui forum tersebut, berbagai isu strategis pendidikan daerah dibahas, solusi implementatif dirumuskan, pembagian peran disepakati, dan rencana tindak lanjut disusun untuk dikawal sepanjang 2026.
Konsolidasi ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda, UPT Kemendikdasmen, BAN PDM, organisasi profesi, mitra pembangunan, Bunda PAUD, serta komunitas pendidikan.
Partisipasi luas ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
Sejumlah capaian penting berhasil dirumuskan, di antaranya penyelarasan arah kebijakan pusat dan daerah, identifikasi tantangan riil pendidikan di kabupaten/kota, penguatan strategi pemenuhan SPM, komitmen integritas pelaksanaan SPMB 2026, serta penyusunan rencana tindak lanjut implementatif di tingkat daerah.
Kepala BPMP Provinsi Riau menegaskan, hasil konsolidasi ini akan menjadi dasar penguatan pendampingan dan pengawalan implementasi kebijakan pendidikan sepanjang tahun 2026.
"Partisipasi semesta bukan sekadar slogan, melainkan gerakan bersama untuk memastikan setiap anak di Provinsi Riau memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan," tegasnya.
Seluruh peserta menyatakan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di Bumi Lancang Kuning.
Editor : Rinaldi