PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Keterbatasan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian dalam forum penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau, Kamis (5/3/2026).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Riau itu, BPKP memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, termasuk kondisi layanan kesehatan di beberapa kabupaten. Salah satu yang disorot adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas Meranti masih jauh dari standar pelayanan.
Ia menjelaskan, dari total 10 puskesmas yang beroperasi di daerah tersebut, hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai ketentuan. Artinya, delapan puskesmas lainnya masih mengalami kekurangan tenaga medis.
"Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujar Evenri.
Selain sektor kesehatan, BPKP juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan lain, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pemaparannya, Kota Pekanbaru tercatat memiliki IPM tertinggi di Riau dengan angka 82,84.
Sementara beberapa daerah lain, seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan, dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Evenri menjelaskan, rata-rata lama sekolah di Pekanbaru telah mencapai sekitar 12 tahun atau setara tingkat SMA. Namun di beberapa daerah lainnya, termasuk Meranti, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata dan bahkan belum setara tingkat SMP.
Dalam kesempatan itu, BPKP juga memaparkan hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun di Provinsi Riau. Dari kegiatan tersebut, tercatat potensi pengembalian kerugian negara mencapai lebih dari Rp437 miliar.
"Sebagian besar berasal dari pengawasan yang bersifat represif terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Nilainya hampir setengah triliun rupiah," jelasnya.
Sekitar 20 persen dari kontribusi tersebut juga berasal dari kegiatan pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk koreksi terhadap program yang dinilai belum berjalan efektif.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H SF Hariyanto, menilai laporan eksekutif yang disampaikan BPKP dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah di Riau dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. "APBD Riau sekarang sekitar Rp8,2 triliun. Beberapa tahun lalu masih Rp11 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun, Rp9 triliun, hingga sekarang Rp8,2 triliun," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor serta pemanfaatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Hariyanto juga menyinggung kebijakan opsen pajak yang dinilai belum memberikan dampak merata bagi seluruh daerah di Riau. "Ada daerah yang belum merasakan dampaknya, seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Padahal daerah tersebut memang memiliki sumber pendapatan yang terbatas," katanya.
Melalui forum tersebut, pemerintah provinsi mendorong perbaikan tata kelola BUMD, peningkatan pengawasan sektor sumber daya alam, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Rinaldi