PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas jabatan Notaris di wilayah Bumi Lancang Kuning. Hal ini ditegaskan kembali melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berpusat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum ini dibuka secara resmi Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan. Turut mendampingi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan.
Rakor yang dilakukan secara hybrid ini juga diikuti secara daring oleh Ketua dan Anggota MPD dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Mulai dari Kota Dumai hingga Kabupaten Kuantan Singingi. Rapat difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan, pembinaan, serta evaluasi kinerja Majelis Pengawas di daerah.
Baca Juga: Lapas dan Polres Bengkalis Perkuat Sinergi Pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan
Rudy Hendra Pakpahan menekankan pentingnya peran MPD sebagai garda terdepan dalam memastikan para Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
''Rapat koordinasi ini adalah momentum vital untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas pengawasan Notaris. Kita harus memastikan bahwa setiap akta yang lahir memiliki kepastian hukum yang kuat,'' ujarnya.
Rudy Hendra berharap seluruh anggota MPD untuk lebih proaktif dalam pembinaan dan evaluasi. Ham guna meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.
Baca Juga: Massa Aksi Tolak Relokasi dari TNTN Masih Bertahan di Tenda
Penguatan teknis bagi MPD, sambung Rudy, sangat diperlukan mengingat dinamika tantangan profesi Notaris yang semakin kompleks. Maka pada sesi iskusi dalam rapat ini juga memetakan berbagai kendala di lapangan guna dicarikan solusi bersama agar marwah jabatan Notaris tetap terjaga.
''Melalui koordinasi yang intensif ini kami berharap kinerja MPD di seluruh Provinsi Riau semakin optimal, transparan dan akuntabel, demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi publik,'' tutup Rudy.(end)
Editor : Edwar Yaman